Bagi penduduk Indonesia, terlebih Gen Z bahkan Gen X mungkin tidak banyak yang tahu nama Peruri atau Percetakan Uang Republik Indonesia sampai mereka terlibat dalam pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 awal bulan ini. Dalam salah satu persyaratan administrasi tertera kewajiban membubuhkan e-Meterai atau meterai digital yang wajib dibeli oleh calon peserta dari Peruri dan distributor resmi. Sayangnya, implementasi e-Meterai ini mengalami kendala sehingga menghambat proses administrasi peserta.
E-Meterai menjadi salah satu item wajib untuk melengkapi persyaratan administrasi jika ingin lolos ke tahapan tes. Item ini adalah versi digital dari meterai tempel yang diluncurkan sejak Oktober 2021. Mengutip website Peruri, e-Meterai merupakan jenis meterai yang diperuntukkan bagi dokumen elektronik. Sama seperti meterai fisik, e-Meterai juga memiliki ciri khusus yang mengandung unsur security sesuai dengan ketentuan dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
Penggunaan meterai berbentuk elektronik ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 133/2021 dan Nomor: 134/2021, serta UU Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan memiliki kedudukan yang sama dengan materai tempel. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah meminta Peruri dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan meterai elektronik. Itu setidaknya dia katakan pada awal Oktober 2021, pada seremoni bertajuk Peluncuran Meterai Elektronik di Jakarta.
Sri Mulyani ingin masyarakat akan semakin terbiasa dengan meterai digital ini dalam berbagai kegiatan. Pada momen ini, pemerintah juga menekankan UU 10/2020 yang menetapkan tarif tunggal bea meterai, untuk tempel dan elektronik, sebesar Rp10.000, yang berlaku mulai Januari 2021. Dengan besaran ini pemerintah memproyeksikan penerimaan negara Rp 10,6 triliun dari meterai atau naik 57 persen dari tahun 2020. Seiring meningkatnya peserta CPNS, potensi pendapatan negara akan kian membesar.
Peruri Siakan Peluang
Penerimaan CPNS 2024 adalah golden moment bagi Peruri untuk semakin mengenalkan e-Meterai sekaligus menunjukkan eksistensinya. Baru pada penerimaan kali ini, pemerintah mewajibkan pembelian e-Meterai sebagai syarat wajib untuk tahapan administrasi. Namun, kendati sudah lama diluncurkan rupanya e-Meterai belum terlalu familiar di masyarakat. Banyak peserta CPNS yang kebingungan dalam membeli e-Meterai dan proses pembubuhan secara digital.
Sayangnya, kesempatan ini disiakan Peruri. Situs resmi meterai-elektronik.com yang disediakan Peruri khusus untuk penerimaan CPNS 2024 ambruk karena kelebihan kapasitas pengunjung. Hal ini dikonfirmasi Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi yang mengatakan laman tersebut error seiring tingginya pengakses. Ia menjelaskan website layanan e-Meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan antrean cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan dan berpengaruh pada proses pendaftaran CPNS. Setelah down, situs meterai-elektronik.com akhirnya bisa diakses lagi per Kamis (5/9) pukul 17.20 WIB.
Keluhan yang paling banyak dialami pelamar adalah kegagalan pembelian e-Meterai meski sudah melakukan pembayaran dengan bukti terpotongnya saldo, akan tetapi e-Meterai tidak kunjung didapatkan. Keterangan yang muncul di layar adalah “Waktu pembayaran telah berakhir” tanpa mendapatkan e-Meterai dan pengembalian saldo.
Tidak berhenti di situ, gangguan serupa juga terjadi pada website pembelian lain, seperti Pos Indonesia yang menghadirkan layanan Pospay untuk pembelian e-Meterai. Kanal-kanal pembelian kompak menampilkan keterangan bahwa stok e-Meterai sedang tidak tersedia. Tercatat ada 21 situs pembelian e-Meterai lain yang bekerja sama dengan pihak swasta, diantaranya Skill Academy, Privy, DigiDoku, Vida Sign, meterai.ID, Signi.id, Paper.id, Mekar Sign, Dimensy, Meterai Online, Pastifah ID, Mitra Pajakku, Finnet, Mitracomm Ekasarana, dan Koperasi Pegawai Swadharma. Meski kanal penjualan tersebar luas, satu-satunya tempat untuk verifikasi keaslian meterai adalah di website verifikasi milik Peruri.
Dalam sebuah reportase Koran Tempo berjudul “Gagap Seleksi CPNS Tersebab Meterai Elektronik” Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar rapat hibrida mendadak dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya dan sejumlah eselon I BKN untuk mencari solusi macetnya proses pendaftaran akibat meterai elektronik.
Rapat selama 30 menit itu menghasilkan dua putusan penting. Pertama, mengizinkan penggunaan meterai konvensional. Kedua, memperpanjang tenggat pendaftaran dari 6 September ke 10 September 2024 (kecuali Kementerian Agama di 14 September dan Kemendikbudristek di 13 September). Hasil rapat pertama memungkinkan peserta untuk memilih antara e-Meterai dan meterai tempel sebagai pelengkap dokumen demi kelancaran pendaftaran. Kebijakan ini diumumkan akun Instagram @bkngoidofficial pada Kamis (5/9) malam.
Adi beralasan, minat terhadap penggunaan e-Meterai masih sangat tinggi sejak awal pendaftaran CPNS 2024. Tercatat, pembubuhan e-Meterai tertinggi terjadi pada 6 dan 7 September 2024 mencapai lebih dari satu juta pembubuhan e-Meterai per hari. Trafik diperkirakan masih cukup tinggi hingga penutupan pendaftaran CPNS. Akibat kisruh e-Meterai pemerintah melonggarkan tenggat akhir pendaftaran. Awalnya, pemerintah menetapkan batas akhir pendaftaran diperpanjang dari 6 September menjadi 10 September 2024 untuk memfasilitasi pelamar yang terkendala e-Meterai.
Tanpa proses CPNS, trafik penggunaan e-Meterai sehari-hari sudah cukup padat untuk keperluan transaksi jual-beli saham, dokumen kebutuhan perusahaan dan lembaga negara, pembelian oleh distributor, dan pembelian oleh individu. Dari pemaparan Adi, sebetulnya Peruri sudah menyiapkan skenario menghadapi lonjakan trafik. Tapi tetap saja tidak mampu mengatasi serbuan peserta. Ambruknya sistem milik Peruri menandakan perusahaan pencetak uang ini gagap dalam proses digitalisasi.
Berkaca dari proses seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya, kendala overload server sudah sering terjadi karena tingginya jumlah peminat. Pada penerimaan CPNS 2019 misalnya, jumlah pelamar mencapai 5,05 juta. Situs SSCASN BKN sempat down dan hanya bisa diakses pada malam hari setelah pukul 12.00 itupun harus bergulat dengan peserta lain. Kendala serupa kembali terulang di seleksi CPNS 2023. Saat itu, server SSCASN lumpuh di hari terakhir pendaftaran hingga lebih dari 24 jam. Di periode ini, meterai elektronik belum menjadi kewajiban.
Kekurangan ini seharusnya sudah diantisipasi Peruri yang menjadi pengampu tunggal e-Meterai dalam seleksi CPNS 2024. Jumlah peserta dari tahun ke tahun menjadi gambaran berapa server, storage, dan bandwidth yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran meterai elektronik. Sektor swasta sudah seharusnya dilibatkan agar konsumen memiliki beberapa opsi dan memecah trafik verifikasi e-Meterai yang menjadi biang keladi kelumpuhan. Jangan sampai, target mengejar cuan jualan meterai mengorbankan konsumen karena Peruri tidak memiliki pesaing.
Betul, penjualan meterai baik elektronik maupun konvensional masih menjadi salah satu ladang cuan Peruri bersama pemerintah. Untuk tahun 2023/2024 saja, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan potensi penerimaan negara dari Meterai Elektronik mencapai Rp30 triliun. Dari penerimaan CPNS 2024 saja dengan pelamar yang mensubmit pendaftaran sebanyak 3,2 juta dokumen dikalikan Rp 10.000 per meterai, pemerintah dan Peruri sudah cuan Rp33,21 miliar rupiah dengan modal minim. Itu dari satu dokumen. Luar biasa bukan.
Peruri Beneran Mau Go Digital?
Lumpuhnya layanan saat proses pendaftaran CPNS 2024 menunjukkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Peruri agar target go digital-nya berjalan lancar. Apalagi layanan bisnis digital Peruri harusnya sudah mature. Peruri Digital Security atau Peruri Digital lahir sejak memisahkan diri dengan bisnis konvensional Peruri pada 15 September 2011.
Selama ini produk digital Peruri yang tergabung dalam kanal Digital Business Solution sudah banyak dipakai konsumen. Produk Peruri antara lain Peruri Code (QR Code dan sebagainya), Peruri Sign, Peruri Trust, Meterai Elektronik, dan Peruri Graph Analytics. Peruri juga menjadi penyelenggara tunggal digitalisasi pelayanan pemerintahan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah, pada 27 Mei 2024 meluncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital sebagai bagian dari PERURI.
Pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. Siapkah infrastruktur Peruri dengan segala kerumitan data pemerintah?
Test case akan dimulai pada awal bulan ini di mana pemerintah meluncurkan tiga aplikasi INA Digital meliputi INA Ku, INA Gov, dan INA Pas secara terbatas. Menpan RB Azwar Anas menjelaskan INA Gov atau Portal Administrasi Pemerintahan akan mengintegrasikan layanan aparatur negara, mulai dari profil ASN, sasaran kinerja ASN, media pembelajaran ASN, dan layanan kenaikan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian. Sementara INA Pas atau Identitas Digital Terpadu akan menjadi ujung tombak keterpaduan sistem dan aplikasi.
Integrasi kedalam INA Digital juga dimaksudkan untuk mencegah korupsi dengan meminimalisir potensi pungli dalam layanan pembuatan dokumen. Sejauh ini memang belum diketahui efektivitas ketiga aplikasi tahap I di atas. Selain kesiapan infrastruktur, kendala terbesar datang dari kemampuan sumberdaya manusia. Kita mahfum, sebatas convert file dari word ke PDF saja tidak semua ASN bisa melakukannya. Belum lagi membicarakan keamanan data yang seolah tidak berharga di Indonesia. Terakhir, kesenjangan akses digital di tiap daerah. Aspek-aspek ini menjadi hal yang harus diselesaikan Peruri sebelum INA Digital meluncur penuh.
Keriuhan di Media Sosial
Media sosial X dan Instagram menjadi medan luapan emosi para calon peserta yang frustasi karena e-Meterai. Mayoritas peserta memang menjadikan medsos sebagai tempat untuk berkeluh kesah dan mengomentari akun resmi BKN baik di X dan Instagram. Socindex merekam ada lonjakan engagement dengan kata kunci “Peruri” “e-meterai” dan “e-materai” di X pada 3–5 September. Keriuhan ini muncul saat laman meterai-elektronik.com mulai susah diakses jelang penutupan pendaftaran pada 6 September 2024.
Secara total, kombinasi kata kunci di atas menjaring 352.253 engagement, 7.591 talks, 271.411 likes, dan berpotensi mampir ke 115,9 juta akun (buzz reach) selama 1–10 September 2024. Selama periode ini juga ditemukan 7.283 unggahan yang memuat salah satu kata kunci di atas. Adapun, lonjakan engagement di Instagram justru muncul belakangan. Kenaikan trafik mulai terpantau 4 September hingga 6 September.
Akun resmi Peruri di X, @Peruri_Id menjadi akun yang paling banyak disebut hingga 298 kali. Benar, warganet mengarahkan kekesalan pada Peruri karena sistem meterai elektronik dianggap menyulitkan alih-alih memudahkan seperti klaim panitia di awal. Situs pembelian dan verifikasi meterai elektronik dirasa belum siap dengan load untuk event sebesar CPNS.
Dua poin di atas terangkum dalam cuitan @aldo_tobing dan @ruhdi7 yang keduanya menjadi top liked unggahan X nomor dua dan tiga. Dari hasil sampling manual di X, warganet mengeluhkan meterai elektronik dan segala bentuk digitalisasi layanan dari pemerintah kurang siap. Kejadian ini selalu berulang, seakan tidak pernah belajar atau serius memperbaiki instrumen digital.
Dari sekian banyak pergulatan di media sosial, cuitan influencer investasi Teguh Hidayat atau @investorgabut menjadi cuitan yang paling banyak mendapat likes, komentar, dan retweet. Narasi yang disampaikan Teguh Hidayat adalah pemerintah sibuk mengomersilkan sesuatu dari rakyatnya sendiri yang sedang mencari pekerjaan. Teguh Hidayat bahkan menganggap tindakan pemerintah lebih kolonial ketimbang era Hindia Belanda.
Epilog
Kewajiban menyantumkan e-meterai dalam persyaratan administrasi CPNS 2024 sekilas terdengar sederhana. Namun, anggapan itu buyar tatkala 3,2 juta peserta melakukan hal yang bersamaan. Server Peruri down, pendaftaran kacau karena e-Meterai tidak bisa diakses. Akibatnya, linimasa pendaftaran CPNS 2024 harus dikoreksi. Padahal, momen ini menjadi waktu yang tepat untuk semakin mengenalkan produk digital Peruri di masyarakat. Jika dalam skala satu event saja berantakan, apakah Peruri siap menjadi penjaga gawang digitalisasi seluruh layanan pemerintah di INA Digital? Tanpa perbaikan menyeluruh, mimpi itu hanya pepesan kosong.