Masyarakat kembali dikejutkan oleh bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah Sumatera pada akhir November 2025. Diawali dari curah hujan yang cukup intes, longsor kemudian datang di malam hari tanpa permisi saat warga sedang beristirahat.
Bencana yang memporakporandakan beberapa daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ini memakan korban jiwa yang tidak sedikit, serta tak luput menghanyutkan banyak rumah warga. Di beberapa lokasi, luapan sungai juga merendam fasilitas umum dan memutus akses jalan antarwilayah. Sejumlah aliran sungai dilaporkan meluap secara bersamaan dan meningkatkan dampak kerusakan di wilayah hilir.
Kengerian bencana ini tersebar secara masif di media sosial dan juga media massa sedari akhir November lalu. Selain dampak yang ditimbulkan, masyarakat juga kembali dikejutkan oleh temuan ratusan kayu gelondongan berdiameter besar yang ikut hanyut terbawa arus banjir. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar; dari manakah kayu – kayu gelondongan ini berasal sehingga dapat ikut hanyut bersama aliran banjir?
Hal ini bak menyeret perhatian publik yang tertuju pada apa yang sebenarnya terjadi pada wilayah hulu sungai. Sejumlah laporan media dan dokumentasi lapangan menunjukkan kawasan hulu mengalami perubahan fungsi lahan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembukaan lahan untuk perkebunan sawit.
Ditelisik lebih jauh, melihat konteks Sumatera, perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu bentuk penggunaan lahan yang banyak berkembang di sekitar daerah aliran sungai.
Perubahan tutupan lahan tersebut kerap dibahas dalam kaitannya dengan karakteristik lingkungan dan hutan alam. Hutan alam memiliki struktur vegetasi berlapis yang berperan dalam menyerap dan menahan air hujan, sementara lahan perkebunan monokultur memiliki sistem penutup tanah yang berbeda. Perbedaan ini berpengaruh terhadap pola aliran air permukaan, terutama saat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.
Seiring semakin intensnya bencana banjir dan longsor, keterkaitan antara pengelolaan lahan dan efeknya terhadap munculnya bencana ekologis semakin sering muncul dalam pemberitaan media dan perbincangan di tengah masyarakat.
Sudut Pandang Media Massa
Pemberitaan mengenai bencana banjir dan longsor di Sumatera menunjukkan intensitas yang tinggi di media nasional maupun daerah. Media online nasional dan daerah secara konsisten melaporkan perkembangan bencana, dampaknya terhadap warga, serta respons yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pusat. Dalam periode tersebut, isu banjir Sumatera menjadi salah satu topik lingkungan yang dominan di pemberitaan nasional.
Menggunakan alat big data media monitoring, Newstensity merekam narasi terkait pemberitaan bencana ekologis yang terjadi di Sumatera. Dengan periode pemantauan tanggal 24 November – 7 Desember 2025 Newstensity berhasil menyaring pemberitaan kurang lebih sebanyak 77.000 artikel di media massa.
Hasil pemantauan pemberitaan media massa terkait banjir dan longsor di Sumatera menunjukkan bahwa fokus utama media berada pada isu tanggap darurat dan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Salah satu dari 10 topik yang mendominasi adalah penyaluran bantuan bencana untuk warga Sumatera yang muncul dalam 17% (13.220 artikel) dari total pemberitaan, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh pemberitaan mencantumkan aspek distribusi bantuan dan respons awal terhadap bencana. Selain mendominasi, topik penyaluran bantuan ini mendapatkan sentimen pemberitaan cukup positif.
Topik mengenai tingginya jumlah korban banjir dan longsor Sumatera juga memiliki tingkat eksposur yang tinggi. Isu ini mengakumulasi narasi jumlah korban jiwa serta kondisi kerusakan wilayah sehingga memutus akses di beberapa daerah.
Pada lapisan berikutnya, isu kendala distribusi bantuan pascabencana, termasuk kelangkaan BBM menjadi fokus pemberitaan di media massa. Kendala penyaluran distribusi inilah yang disebabkan oleh putusnya akses ke daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor sehingga penyaluran bantuan via darat tertunda dan cukup memakan waktu.
Isu kebijakan yang lebih luas, seperti desakan penetapan status bencana nasional muncul dalam 2.166 artikel. Masyarakat mendesak pemerintah dan berharap agar bencana yang terjadi di Sumatera ini ditetapkan sebagai bencana nasional melihat kerusakan dan korban jiwa yang tak terhitung. Hal ini juga disampaikan salah satunya oleh Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd yang menuntut pemerintah pusat harus segera menetapkan status bencana nasional karena kondisi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukan lagi kejadian yang dapat ditangani dengan mekanisme biasa.
Langkah penetapan status bencana nasional sangat diharapkan oleh masyarakat untuk segera diambil karena hal ini dapat mempercepat respons terhadap penanganan bencana, memperjelas komando yang harus diberikan, dan membuka pintu bantuan dari pihak internasional. Bagi warga yang terjebak dan masih menunggu di wilayah-wilayah terisolasi, keputusan ini tentunya bisa memberikan semangat dan menjadi harapan baru.
Isu dominan yang juga menjadi sorotan masyarakat dan aktivis lingkungan selain penetapan status bencana nasional adalah ditemukannya kayu gelondongan yang dikaitkan dengan indikasi pembukaan lahan sawit. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun isu sawit hadir dalam diskursus media, posisinya belum menjadi fokus utama dalam pemberitaan bencana periode tersebut.
Secara keseluruhan, distribusi topik mencerminkan bahwa narasi media massa lebih menekankan pada aspek respons dan dampak langsung dari bencana tersebut, sementara isu perubahan tata guna lahan dan faktor ekologis muncul secara terbatas dalam konteks pascabencana.
Dengan karakter yang ringkas dan mudah diakses, X menjadi medium utama bagi masyarakat dan jurnalis untuk memantau perkembangan situasi bencana secara real time. Selain itu, X berfungsi sebagai penghubung antara media sosial dan media massa, karena banyak pemberitaan mengutip unggahan di platform ini sebagai sumber informasi. Sementara platform lain seperti TikTok, Instagram, dan YouTube lebih banyak digunakan pada fase lanjutan untuk konten visual.
Percakapan bencana Sumatera di media sosial menunjukkan fokus yang berbeda dibandingkan media massa. Di media sosial, topik yang mendominasi adalah keluhan masyarakat atas lambatnya respons pemerintah, yang mencatat kurang lebih sekitar 3.034 unggahan, disusul desakan penetapan status bencana nasional dengan 2.266 unggahan. Hal ini mencerminkan fungsi media sosial sebagai ruang ekspresif dalam menyampaikan opini publik terhadap regulasi dan bukan semata kanal informasi.
Isu lingkungan dan sawit juga terlihat sangat kontras. Di media sosial, topik penolakan warga terhadap penebangan hutan untuk pembukaan lahan sawit tercatat cukup menonjol, sedangkan di media massa isu terkait indikasi pembukaan lahan sawit muncul dengan volume yang lebih rendah dan umumnya ditempatkan sebagai konteks tambahan pascabencana.
Pola ini menjadikan media sosial sebagai lapak yang lebih menonjolkan narasi kritis dan responsif terhadap kebijakan, sementara media massa memprioritaskan penyaluran berita yang informatif dan mencerminkan pendekatan pelaporan faktual.
Dari sisi sentimen, unggahan yang muncul di berbagai platform media sosial bernada kritis, terutama terkait respons yang ditunjukkan oleh pemerintah.
Tak hanya itu, semakin banyak masyarakat yang kemudian mengaitkan bencana dengan kondisi lingkungan di Sumatera, termasuk pembukaan lahan dan aktivitas perkebunan di sekitar daerah aliran sungai.
Sudut pandang yang berkembang di media sosial cukup bervariasi. Akun perorangan, komunitas lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil cenderung menyoroti perubahan fungsi lahan dan kerusakan ekosistem sebagai konteks penyebab timbulnya bencana alam. Sementara itu, beberapa akun lain menekankan faktor cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi sebagai penyebab utama, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan aktivitas pengelolaan lahan.
Ditemukannya ribuan kayu gelondongan di aliran banjir tak luput menjadi bahan perbincangan warga, serta perbandingan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah pembukaan lahan. Berbeda dengan pemberitaan di media massa, perkebunan kelapa sawit kerap disebut dalam unggahan yang membahas perubahan fungsi lahan, meskipun tidak selalu menjadi fokus utama dalam setiap diskusi.
Melihat bagaimana narasi bencana muncul di media sosial, terlihat pola percakapan menunjukkan bahwa isu banjir di Sumatera tidak hanya dipahami sebagai peristiwa darurat, tetapi juga sebagai bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai kondisi lingkungan dan penggunaan lahan.
Di platform media sosial, selain warganet, diskursus bencana banjir Sumatera ini juga didominasi juga oleh akun resmi media sosial dari media besar, antara lain @detik.com, @kompascom, dan @TirtoID. Ketiga media ini berfokus pada narasi respons serta penanganan bencana oleh pemerintah, bantuan untuk warga terdampak, serta kelangkaan BBM pascabencana.
Sedangkan akun warganet seperti @ilhamiasnawi dan @RohtaAnjulian fokus menyuarakan narasi respons yang diberikan pemerintah yang membutuhkan proses lebih lama serta desakan untuk menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatera ini sebagai bencana nasional.
Linimasa percakapan bencana Sumatera di media sosial menunjukkan peningkatan yang bertahap sejak 24–26 November, dengan volume unggahan masih relatif rendah. Kenaikan signifikan mulai terlihat pada 27 November, ketika jumlah unggahan melonjak, menandai mulai meluasnya perhatian publik terhadap dampak bencana di berbagai wilayah.
Lonjakan utama terjadi pada periode 28 November hingga 2 Desember, dengan volume percakapan mencapai kisaran 1.400–2.000 unggahan per hari. Pada periode ini, media sosial dipenuhi oleh dokumentasi lapangan yang diunggah oleh relawan ataupun warga di lokasi terdampak yang masih memiliki akses jaringan internet, keluhan warga, serta diskusi mengenai respons pemerintah. Puncak percakapan tercatat pada 4 Desember yang ditandai dengan meningkatnya diskursus publik mengenai penanganan bencana dan desakan penetapan status bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.
Diskursus Terkait Isu Lingkungan
Berdasarkan analisis media massa dan media sosial, diskursus lingkungan dalam bencana Sumatera tersaji dengan sudut pandang yang berbeda. Media massa sebagai melihat isu lingkungan yang mencakup pembukaan lahan dan penebangan hutan sebagai faktor struktural yang perlu dikaji secara hati-hati, dengan berfokus pada data, regulasi, serta kerangka kebijakan yang berlaku.
Media massa juga menyoroti jika aktivitas perkebunan sawit tetap dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan sertifikasi, regulasi, dan pengawasan yang ketat, seperti adanya sertifikat RSPO dan ISPO.
Sebaliknya, kanal media sosial menampilkan diskursus lingkungan yang lebih emosional dan partisipatif, dengan dominasi percakapan mengaitkan bencana dengan deforestasi, ekspansi kebun sawit, dan praktik pembukaan lahan. Wacana ini banyak didorong oleh pengalaman warga terdampak serta narasi aktivisme lingkungan, sehingga isu lingkungan kerap diposisikan sebagai salah satu faktor yang berjalan bersamaan dengan kondisi ekologis wilayah terdampak.
Melihat imbas yang besar dan menahun, masyarakat di sekitar daerah terdampak mengharapkan pemerintah dapat memberikan regulasi yang tepat terhadap pembukaan lahan sawit sehingga tidak menimbulkan kerusakan lahan yang memicu bencana di kemudian hari.
Namun, di tengah kritik terhadap pembukaan lahan sawit tersebut, ada pula narasi yang melihat jika sektor sawit tetap menjadi salah satu penyumbang sektor ekonomi utama bagi Indonesia selama dijalankan melalui praktik berkelanjutan, kepatuhan terhadap tata ruang, serta sertifikasi lingkungan yang kredibel.
Ini terlihat dari unggahan di media sosial yang menunjukkan keberpihakan sebanyak kurang lebih 66% terhadap pembukaan lahan sawit dan industri sawit selama memiliki sertifikat yang resmi.
Epilog
Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan yang lebih luas. Melalui pemberitaan media disebutkan bahwa curah hujan yang tinggi memang menjadi pemicu utama. Selain itu, dampak yang parah juga disumbang oleh perubahan tata guna lahan, berkurangnya kawasan resapan, serta ekspansi perkebunan, termasuk kelapa sawit, yang membentuk kondisi ekologis wilayah.
Media melihat bencana ini sebagai hasil interaksi berbagai faktor, bukan akibat dari satu penyebab tunggal. Dalam kerangka tersebut, isu sawit muncul sebagai bagian dari diskursus pengelolaan lahan yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Diskusi selanjutnya adalah bagaimana mengawasi industri sawit yang terus ekspansif, tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan untuk menghindari bencana alam yang lebih parah.