Poster pink bertuliskan “Yang Terbakar Hutan Yang Dipadamkan Beritanya” meramaikan lautan poster kritik pada aksi Women’s March di Jakarta pada 7 November lalu. Dalam demonstrasi tersebut, masyarakat mengkritik upaya pembungkaman berita kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media massa.

Gambar 1. Tuntutan dalam Aksi Women’s March di Jakarta 7 Nov 2026 (Sumber: X)
Protes itu tidak muncul dari ruang hampa. Dua bulan sebelumnya, 4 September 2026, sekelompok orang menamakan diri Persatuan Barisan Rakyat Indonesia (PBRI) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor media BBC Indonesia. Mereka menilai pemberitaan BBC Indonesia terkait karhutla cenderung tendensius dan membentuk framing negatif terhadap penanganan bencana karhutla di Indonesia. Bisa disimpulkan gerakan tersebut meminta media untuk tidak memojokkan kerja pemerintah.
Selain di media massa, penyebaran konten karhutla di media sosial juga dicurigai dibungkam. Pada bulan Oktober 2026, sejumlah selebritis dan influencer seperti Tasya Farasya mengaku mengalami shadowban atau pembatasan jangkauan akun setelah mereka mengunggah konten kritik terkait penanganan karhutla di Instagram. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) diduga berada di balik praktik ini. Pada rentang waktu yang berdekatan, chatbot Meta AI di Threads sempat mengungkap bahwa pemblokiran oleh Meta terkait konten demonstrasi termasuk yang menyuarakan karhutla merupakan permintaan hukum dari Komdigi.
Meski demikian, Komdigi membantah tudingan tersebut. Komdigi berargumen bahwa setiap platform media sosial memiliki pedoman komunitas dan mekanisme yang berbeda-beda terkait bagaimana mereka merekomendasikan konten ke penggunanya. Lalu terkait pengakuan Meta AI, Komdigi kembali menegaskan tidak pernah meminta platform media sosial untuk menurunkan maupun membatasi konten termasuk informasi karhutla.
Komdigi juga menekankan bahwa chatbox Meta AI di Threads tersebut bukan merupakan pernyataan resmi Meta karena tidak disertai bukti. Menurut Komdigi, pernyataan tersebut adalah halusinasi AI, di mana AI dapat menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan meskipun tidak didukung fakta yang akurat.
Pengelakan Komdigi ini dibantah oleh laporan Remotivi dan SafeNet. Sejak April 2026, kedua lembaga ini membuka pengaduan untuk warganet yang kontennya di-takedown atas permintaan Komdigi. Pada periode April-November 2026, ada 127 laporan penurunan konten, di mana 74% takedown didasarkan pada permintaan Komdigi. Kemudian, sebanyak 13 konten media sosial atau 10,2% dari total aduan merupakan konten kritik penanganan karhutla.
Papua Paling Panas
Karhutla memang tengah menyita perhatian publik sejak pertengahan Agustus 2026. Data Greenpeace Indonesia menyebutkan ada sekitar 41,1 juta jiwa yang terdampak udara beracun imbas karhutla pada periode Agustus hingga 1 Oktober 2026 di 10 provinsi. WALHI mengestimasi emisi terlepas dari karhutla yang terjadi sepanjang tahun ini mencapai 31 juta ton CO2 sejak Januari-awal September 2026.
Titik api atau hotspot masih membara di banyak tempat. Berdasarkan pantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi+) milik Kementerian Kehutanan, pada 11 November 2026 terdapat 2.405 hotspot. Sebanyak 29 persen atau 695 hotspot berada di Provinsi Papua Selatan yang seluruhnya berada di Merauke. Lokasi terbanyak ada di distrik (kecamatan) Waan (177 hotspot), Kimaam (170 hotspot), Naukenjerai (77 hotspot), Okaba (55 hotspot), dan Sota (51 hotspot).

Grafik 1. Top 10 Provinsi dengan Hotspot Terbanyak pada 11 Nov 2026 (Sumber: SiPongi+)
Sementara jika ditilik dari luas hutan dan lahan yang terbakar, berdasarkan data monitoring MapBiomas Indonesia, sepanjang Januari-September 2026 seluas 1.103.132 hektare (ha) hutan dan lahan di Indonesia telah terbakar. Kenaikan tajam terjadi sejak Juli hingga September. Kenaikan ini dipicu oleh banyak hal termasuk puncak musim kemarau dan El Nino yang membuat api kian mudah dipantik, pembukaan lahan dan aktivitas manusia, kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran, dan lemahnya tata kelola serta kordinasi penanganan karhutla.

Grafik 2. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia periode Jan-Sep 2026 (Sumber: MapBiomas)
Secara regional, Papua menjadi wilayah yang panas dan hangus terbakar dengan cakupan luas 313.777,28 ha. Lalu disusul oleh Kalimantan dan Bali & Nusa Tenggara (Bali Nusra).

Grafik 3. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia berdasarkan regional periode Jan-Sep 2026 (Sumber: MapBiomas)
Di regional Papua, Papua Selatan menjadi yang paling banyak mengalami kerusakan (253.273,61 ha) terutama di Kabupaten Merauke (192.479 ha) dan Kabupaten Mappi (53.481 ha).
Di Kalimantan ada Kalimantan Tengah (81.597,34 ha) dengan daerah paling terdampak Kabupaten Sukamara (20.293 ha). Lalu di Bali Nusra, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang paling harus menanggung bara api tak berkesudahan (185.495,09) di mana Kabupaten Sumba Timur (87.946 Ha) jadi wilayah paling membara.

Tabel 1. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia berdasarkan Provinsi periode Jan-Sep 2026 (Sumber: MapBiomas)
Masih dari data MapBiomas Indonesia, berdasarkan kategori tutupan lahan, yang paling banyak terbakar adalah tumbuhan non hutan. Kategori ini mencakup tipe vegetasi alami bukan hutan yang didominasi oleh semak, padang rumput, atau sabana.
Kategori kedua adalah pertanian. Pertanian ini mencakup sawah (99.188 ha), sawit (34.859), kebun kayu (2.290 ha), dan pertanian lainnya (98.869 ha).
Sementara untuk kategori hutan, kebakaran terjadi di subkategori formasi hutan (38.855 ha), mangrove (1.486 ha), dan hutan rawa gambut (6.063 ha)

Grafik 4. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia berdasarkan Kategori Tutupan Lahan periode Jan-Sep 2026 (Sumber: MapBiomas)
Bila ditilik dari pemanfaatan kawasan baik untuk konservasi maupun konsesi, kebakaran paling luas terjadi di Papua dan Kalimantan.

Tabel 2. Top 3 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia berdasarkan Kawasan periode Jan-Sep 2026 (Sumber: MapBiomas)

Tabel 3. Top 3 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia berdasarkan Konsesi periode Jan-Sep 2026 (Sumber: MapBiomas)
Dari data-data ini bisa terbaca bahwa Papua, terkhusus Papua Selatan menjadi wilayah yang paling terdampak kebakaran hutan. Konservasi besar seperti Suaka Margasatwa Pulau Dolok, Suaka Margasatwa Danau Bian dan Kawasan Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Wasur yang berlokasi di Merauke terlalap si jago merah.
Penyebab kebakaran di Papua Selatan khususnya di Taman Nasional Wasur diduga dipicu oleh aktivitas manusia. Kepala Balai Taman Nasional Wasur Acha Anis Sokoy menjelaskan, kebakaran banyak terjadi di zona khusus dan zona tradisional akibat pembakaran lahan untuk berbagai kebutuhan yang kemudian tidak terkendali. Aktivitas di sepanjang Jalan Trans-Papua juga berpotensi memicu kebakaran, misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan atau api dari aktivitas memasak yang tidak dipadamkan.
Faktor lain adalah pembukaan lahan untuk perkebunan rakyat. Sisa pepohonan yang ditebang sering kali dibakar untuk mempercepat pembersihan lahan. Kondisi sabana yang kering, kemarau panjang, minimnya hujan, serta angin kencang membuat api mudah menjalar.
Terkait dengan kebakaran di wilayah konsesi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi sebaran titik panas di sejumlah wilayah konsesi perusahaan di Papua Selatan, termasuk PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta, yang diduga berkaitan dengan pembukaan lahan melalui pembakaran. BNPB bersama pemerintah daerah, TNI/Polri akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya serta menentukan tindak lanjut. Temuan tersebut masih bersifat awal dan belum membuktikan keterlibatan perusahaan dalam pembakaran lahan.
Papua Paling Senyap
Data menunjukkan bahwa kebakaran hutan paling luas terjadi Papua. Namun, apakah besarnya nestapa itu menarik lebih banyak mata media untuk mewartakannya? Untuk mengetahui seberapa besar magnitude pemberitaan terkait Karhutla di Papua, Jangkara menggunakan mesin big data Newstensity.
Dengan menggunakan kata kunci “kebakaran hutan Kalimantan”, “kebakaran hutan Sumatra”, dan “kebakaran hutan Papua”, Newstensity mencatat ada 134.471 berita terkait kebakaran hutan di tiga pulau tersebut selama periode 1 Agustus — 12 November 2026.
Meskipun Papua menjadi wilayah paling membara, tapi tidak serupa dengan pemberitaannya. Kebakaran hutan di Kalimantan mendapat porsi pemberitaan hingga 79%, kebakaran hutan di Sumatra 40%, dan kebakaran hutan di Papua hanya disebut dalam porsi 9% pemberitaan selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Sebagai catatan, satu berita bisa memuat tiga lokasi sekaligus. Sehingga bila dijumlahkan tidak mernjadi 100%.

Grafik 5. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Lokasi Kebakaran periode 1 Agustus-12 November 2026 (Sumber: Newstensity)
Media nasional seperti detik.com, kompas.com, dan rri.co.id menguasai top media berdasarkan kuantitas pemberitaan. Satu-satunya media daerah yang masuk ke Top 10 media adalah pontianak.tribunnews.com. Dominasi media nasional dalam Top 10 pemberitaan karhutla menunjukkan bahwa isu kebakaran hutan telah menjadi perhatian lintas wilayah, bukan sekadar persoalan lokal.

Grafik 6. Top 10 Media terkait Pemberitaan Karhutla periode 1 Agustus-12 November 2026 (Sumber: Newstensity)
Entitas yang paling sering muncul di pemberitaan adalah pejabat negara, baik di pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemberitaan didorong oleh informasi dari pemerintah.

Grafik 7. Top 5 Entitas terkait Pemberitaan Karhutla periode 1 Agustus-12 November 2026 (Sumber: Newstensity)
Bila dilihat dari tren linimasanya, puncak pertama pemberitaan pada 24–31 Agustus 2026, pemberitaan kebakaran Kalimantan melonjak hingga sekitar 12.000-13.000 berita, sedangkan Sumatra mencapai sekitar 6.000 – 7.000 berita. Sebaliknya, Papua hanya meningkat terbatas hingga sekitar 1.000 berita dan segera kembali menurun. Artinya, momentum pemberitaan karhutla nasional pada Agustus lebih banyak didominasi perkembangan kebakaran di Kalimantan dan Sumatra.

Grafik 8. Linimasa Pemberitaan Berdasarkan Lokasi Kebakaran periode 1 Agustus-12 November 2026 (Sumber: Newstensity)
Lalu pada puncak pemberitaan kedua, di 12–19 Oktober 2026, ketiga wilayah mengalami peningkatan pemberitaan, tetapi kesenjangan eksposur tetap lebar. Kalimantan kembali mencapai sekitar 13.000 berita, Sumatra sekitar 9.000 berita, sementara Papua hanya sekitar 2.800 berita. Berbeda dari Agustus, Papua mulai memperoleh perhatian lebih besar, meskipun belum sebanding dengan luas kebakarannya.
Di bulan November, pemberitaan ketiga wilayah cenderung menurun. Namun, isu kebakaran Papua mulai mendapatkan dimensi baru melalui perhatian terhadap area konsesi perusahaan, dugaan pembukaan lahan melalui pembakaran, serta kebutuhan verifikasi lapangan oleh pemerintah.
Mengapa kesenjagan pemberitaan itu bisa terjadi? Ada beberapa hal yang berpotensi mendorong hal tersebut. Pertama, pemerintah memfokuskan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra. Pada September 2026, pemerintah mengumumkan enam provinsi prioritas penanganan karhutla, di mana Papua, khususnya Papua Selatan tidak masuk di dalamnya.
Enam provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatra Selatan. Akibatnya, rapat koordinasi, publikasi perkembangan titik panas, operasi pemadaman, dan pernyataan resmi pemerintah lebih banyak berfokus pada enam provinsi prioritas. Kondisi ini berpotensi membentuk agenda pemberitaan media nasional.
Meskipun bila di tilik dari data MapBiomas periode Juli-Agustus 2026, Papua Selatan tetap menjadi provinsi dengan luasan karhutla paling luas dibandingkan yang lain.

Grafik 9. Luas Karhutla berdasarkan Provinsi periode Juli-Agustus 2026 (Sumber: Map Biomas)
Akan tetapi, sepertinya pemerintah lebih memprioritaskan wilayah dengan dampak kabut asap ke manusia paling tinggi. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 27 Agustus 2026, tercatat 13.449 kasus kumulatif Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat karhutla dengan 4.082 kasus dilaporkan pada 27 Agustus. Kasus tersebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Provinsi Riau mencatat sekitar 3.293 kasus ISPA, tersebar di 12 kabupaten/kota, dengan kasus tertinggi di Pekanbaru (sekitar 900 kasus) dan Pelalawan (sekitar 600 kasus). Dari sisi kualitas udara, Pontianak, Kalimantan Barat, mencatat kondisi berbahaya dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 328. Papua Selatan tidak termasuk dalam tujuh provinsi yang dilaporkan terdampak kesehatan akibat karhutla, meskipun wilayah tersebut mengalami kebakaran hutan dan lahan yang luas.
Kedua, pemberitaan Kalimantan dan Sumatra tidak hanya menyoroti luas area terbakar, tetapi juga gangguan kualitas udara, jarak pandang, kesehatan, dan aktivitas masyarakat. Pada 29 Agustus, misalnya, jarak pandang di Pontianak dilaporkan hanya 800 meter dan Banjarmasin 500 meter. Dampak langsung seperti ini memberikan sudut pemberitaan yang kuat bagi media.
Sementara itu, dampak kesehatan kebakaran di Papua Selatan relatif kurang terdokumentasi. Pemantauan kualitas udara di Papua jauh lebih terbatas dibandingkan Kalimantan dan Sumatra. Keterbatasan data tersebut dapat mengurangi peluang munculnya pemberitaan berbasis dampak kesehatan masyarakat.
Ketiga, terbatasnya akses informasi dan dokumentasi lapangan di Papua, termasuk yang berasal dari warga. Kebakaran yang terjadi di kawasan terpencil dan area konsesi berpotensi lebih sulit diliput dibandingkan kebakaran yang dekat dengan permukiman atau pusat aktivitas masyarakat. Ketika informasi terutama tersedia melalui citra satelit, tetapi tanpa dokumentasi visual, kesaksian warga, atau laporan dampak langsung, media memiliki lebih sedikit bahan untuk mengembangkan berita.
Keempat, isu konsesi dan dugaan pembukaan lahan baru memperoleh perhatian resmi lebih kuat pada November. Pada awal November, Papua Selatan baru dimasukkan sebagai provinsi prioritas penanganan karhutla. Pemberitaannya pun mulai berkembang dari isu kebakaran menjadi persoalan pengawasan konsesi dan dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar. BNPB mengungkap identifikasi awal titik panas di wilayah konsesi PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta, yang masih memerlukan verifikasi lapangan.
Epilog
Senyapnya pemberitaan karhutla di Papua, terkhusus di Papua Selatan tidak bisa dilepaskan dari pola pengambilan kebijakan pemerintah serta akses informasi.
Pemberitaan karhutla didominasi oleh pemerintah, bisa dilihat dari top entitasnya. Sehingga, apa yang dilakukan oleh pemerintah berpengaruh terhadap bagaimana media membingkai isu karhutla. Saat pemerintah tidak menjadikan Papua Selatan sebagai provinsi prioritas penanganan karhutla di Agustus-September, hal itu membuat Papua Selatan juga absen dari jepretan media.
Di lain sisi, terbatasnya akses informasi terhadap kondisi lapangan karhutla di Papua Selatan seperti data pemerintah, informasi warganet di media sosial, dan lain sebagainya, juga berdampak terhadap minimnya sorotan media terhadap bencana di timur Indonesia tersebut.