Kasus-kasus korupsi di Indonesia yang terungkap saat ini semakin sering diikuti dengan temuan aset bernilai fantastis. Uang tunai dalam berbagai mata uang, logam mulia, rumah mewah, kendaraan premium, hingga perusahaan dan perkebunan menjadi bagian dari daftar barang bukti yang disita aparat penegak hukum.
Terbaru adalah kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pada 8 Juli 2026, penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing, puluhan kilogram emas batangan, serta sejumlah aset lain yang masih ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Gambar 1. Pemberitaan tertangkapnya Eks Jampirsus Febrie Adriansyah dan Etik Suryani (Sumber: bbc.com dan detik.com)
Dalam waktu yang hampir bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia senilai sekitar Rp21 miliar dalam perkara yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Kasus serupa di pertengahan tahun 2025, penyidik turut menyita uang Rp915 miliar dan emas 51 kilogram milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Besarnya aset yang ditemukan dalam sejumlah perkara korupsi kembali mengangkat isu perampasan aset ke ruang publik. Dari kasus terbaru Febrie Adriansyah dan Etik Suryani, warganet tidak lagi berfokus pada besarnya nilai barang bukti, melainkan mulai mempertanyakan lambatnya mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak korupsi.
Sentimen tersebut tercermin dalam berbagai unggahan warganet, salah satunya dari akun X/Twitter bernama annie dengan username @bebekhermes, yang mempertanyakan bagaimana kekayaan dengan nilai sedemikian besar dapat dikumpulkan oleh seorang pejabat.
Gambar 2. Tangkapan layar cuitan @bebekhermes di X terkait ditemukannya brankas milik eks Jampidsus Febrie Adriansyah (Sumber: akun X @bebekhermes)
Warganet pun ramai — ramai mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas asal-usul timbunan aset tersebut sekaligus mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Bagi masyarakat, negara harus segera mengambil alih aset yang terbukti berasal dari tindak pidana.
Gambar 3. Cuitan Ardianto dan key terkait tuntutan pengembalian aset yang dikorupsi (Sumber: akun X @ardisatriawan dan @99propaganda)
Menariknya, tuntutan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat. Pemerintah maupun lembaga antikorupsi sebenarnya juga telah mengakui pentingnya regulasi yang secara khusus memperkuat mekanisme perampasan aset. Persoalannya, kebutuhan itu belum berbanding lurus dengan kecepatan proses legislasi di DPR.
Hal itu tercermin dari pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan. Namun, karena RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR, pemerintah masih menunggu proses pembahasan di parlemen. Hingga kini, RUU Perampasan Aset masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Sejalan dengan itu, KPK menilai kehadiran regulasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi, khususnya dalam mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery. Bagi KPK, penguatan mekanisme asset recovery menjadi salah satu instrumen penting agar hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara secara lebih efektif.
Urgensi RUU Perampasan Aset
Untuk memahami mengapa RUU Perampasan Aset terus didorong, terlebih dahulu perlu melihat bagaimana mekanisme perampasan aset diatur dalam hukum yang berlaku saat ini.
Dalam sistem hukum Indonesia, penyitaan aset hanyalah salah satu tahapan dalam proses penegakan hukum. Saat ini, mekanisme tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengenal dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui jalur pidana dan jalur perdata.
Meski telah memberikan dasar hukum bagi negara untuk menyita dan merampas aset hasil korupsi, mekanisme tersebut masih menyisakan sejumlah keterbatasan dalam praktiknya. Melalui mekanisme pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor, negara dapat merampas berbagai jenis aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Sementara itu, Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor mengatur mekanisme perdata yang ditempuh sebagai upaya pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
Sayangnya, keberadaan UU Tipikor belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh persoalan dalam praktik asset recovery. Tidak semua aset hasil kejahatan dapat langsung dirampas negara. Status kepemilikannya tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan, sementara dalam sejumlah perkara pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau proses pidananya belum dapat diselesaikan. Kondisi tersebut membuat pemulihan aset negara kerap berlangsung lama, bahkan berpotensi gagal apabila tidak terdapat dasar hukum yang memadai.
Di sinilah urgensi RUU Perampasan Aset mulai terlihat. RUU ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan UU Tipikor, melainkan melengkapi mekanisme yang telah ada. Dengan demikian, negara diharapkan tetap dapat merampas aset hasil tindak pidana dalam kondisi tertentu meskipun proses pidananya belum selesai atau tidak dapat dilanjutkan. Di sisi lain, peraturan tersebut juga dirancang untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik sehingga tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Meski urgensinya semakin sering disuarakan, perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset justru berlangsung jauh lebih panjang dibandingkan sejumlah rancangan undang-undang strategis lainnya.
Draf regulasi tersebut pertama kali disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2012 sebagai tindak lanjut implementasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Pada 2023, Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI meminta DPR segera membahas RUU tersebut dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) sebagai dasar pembahasan. Hingga 2026, RUU Perampasan Aset masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan belum juga disahkan. DPR beralasan pembahasannya memerlukan kehati-hatian karena menyangkut perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Grafik 1. Timeline proses pengajuan RUU Perampasan Aset
Lamanya perjalanan legislasi tersebut memperlihatkan kontras yang menarik. Di satu sisi, kemampuan aparat dalam melacak aset hasil korupsi terus berkembang. Di sisi lain, instrumen hukum yang diharapkan memperkuat proses perampasan aset justru masih tertahan.
Aset-aset hasil korupsi secara cepat dapat ditelusuri oleh aparat. Namun, tanpa instrumen hukum yang lebih kuat, temuan aset berupa uang, emas batangan maupun kekayaan bernilai triliunan rupiah berisiko hanya menjadi daftar panjang barang bukti. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan aset tersebut dapat dipulihkan bagi kepentingan negara secara lebih cepat dan efektif.
Eksposur Media Massa
Pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset kembali ramai dan mendapat eksposur yang luas setelah serangkaian pengungkapan aset hasil korupsi bernilai fantastis oleh aparat penegak hukum.
Grafik 2. Linimasa pemberitaan RUU Perampasan Aset di media massa (Sumber: Newstensity)
Monitoring media menggunakan alat big data Newstensity mencatat isu ini menghasilkan 20.890 pemberitaan selama periode 9–15 Juli 2026. Lonjakan eksposur tidak hanya dipicu oleh perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR, tetapi juga oleh pemberitaan mengenai penyitaan uang tunai, emas batangan, dan berbagai aset mewah dalam sejumlah perkara korupsi besar yang kembali menghidupkan desakan publik agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Pemberitaan mulai meningkat pada 10 Juli dan mencapai puncak pertama pada 11 Juli 2026. Pada fase ini, sentimen negatif mendominasi seiring maraknya pemberitaan mengenai temuan aset bernilai fantastis di rumah Febrie Adriansyah. Setelah sempat menurun pada 12 Juli, eksposur kembali meningkat pada 13 Juli ketika isu tersebut terus bergulir melalui pernyataan pejabat, respons DPR, serta tuntutan berbagai kelompok masyarakat agar pemerintah mempercepat pengesahan regulasi tersebut. Intensitas pemberitaan kemudian berangsur menurun pada 14–15 Juli seiring belum adanya perkembangan baru.
Grafik 3. Sentimen pemberitaan RUU Perampasan Aset di media massa (Sumber: Newstensity)
Dari sisi sentimen, pemberitaan didominasi oleh sentimen negatif sebesar 54% atau 11.319 berita, sedangkan sentimen positif mencapai 41% atau 8.586 berita, dan 5% sisanya bersifat netral. Dominasi sentimen negatif menunjukkan bahwa media lebih banyak membingkai isu ini sebagai persoalan lambannya proses penanganan aset hasil korupsi, besarnya nilai aset yang ditemukan, serta kritik terhadap proses legislasi RUU Perampasan Aset yang telah berjalan lebih dari satu dekade.
Sebaliknya, pemberitaan bernada positif didominasi oleh komitmen pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset, klarifikasi bahwa RUU tersebut tetap masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026, perluasan partisipasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta dukungan KPK yang menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat mekanisme asset recovery dan pemulihan kerugian negara.
Grafik 4. Media break down isu pembahasan RUU Perampasan Aset (Sumber: Newstensity)
Secara keseluruhan, pemberitaan terkait RUU Perampasan Aset mendominasi pemberitaan berskala nasional. Media nasional mencatat sekitar 12,5 ribu berita, jauh melampaui media daerah dengan sekitar 8,2 ribu berita. Dari seluruh media online yang memberitakan, tribunnews.com menjadi kontributor paling aktif, diikuti kompas.com, dan rctiplus.com.
Kekecewaan Warganet di Media Sosial
Jika media massa banyak membingkai isu ini melalui perkembangan hukum dan pernyataan pejabat, percakapan di media sosial khususnya X (Twitter) justru didominasi ekspresi kekecewaan publik terhadap lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset.
Grafik 5. Eksposur isu RUU Perampasan Aset di media sosial khususnya X/Twitter (Sumber: Socindex)
Dari tangkapan Socindex dengan keyword “RUU Perampasan Aset” di media sosial X (Twitter) selama 9–15 Juli 2026, percakapan mengenai RUU Perampasan Aset berasal dari sebanyak 1.458 talk dan total sekitar 39 ribu engagement. Topik ini menjangkau lebih dari 3,5 juta audiens dan buzz reach hingga 88,2 juta.
Besarnya jangkauan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak lagi terbatas pada kalangan pemerhati hukum maupun antikorupsi. Isu ini telah menjadi diskursus publik yang menarik perhatian masyarakat luas, terutama setelah dikaitkan dengan temuan aset hasil korupsi dalam jumlah besar.
Grafik 6. Linimasa sentimen isu RUU Perampasan Aset di media sosial X/Twitter (Sumber: Socindex)
Dilihat dari linimasa sentimen selama periode 9–15 Juli 2026, percakapan netral mendominasi sepanjang pekan. Dominasi sentimen netral ini dipengaruhi banyaknya unggahan media, lembaga pemerintah, dan akun informasi yang membagikan perkembangan kasus secara faktual. Namun apabila hanya melihat percakapan organik dari warganet, narasi yang muncul jauh lebih kritis. Kritik terutama diarahkan pada lambannya pembahasan RUU Perampasan Aset, kekhawatiran aset hasil korupsi tidak dapat segera dipulihkan, serta rendahnya kepercayaan terhadap komitmen politik DPR.
Gambar 4. Cuitan warganet terkait tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset (Sumber: akun X @FaiNormady, @txtdrimedia, @KangManto123)
Sentimen negatif mulai menanjak signifikan seiring meluasnya kritik publik terhadap lambannya penanganan aset pejabat dan desakan segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Sementara itu, sentimen positif relatif nyaris tidak signifikan sepanjang periode ini yang mengindikasikan bahwa narasi publik terhadap isu ini didominasi kekecewaan dan kritik.
Epilog
Selama hampir dua dekade, RUU Perampasan Aset berpindah dari satu Prolegnas ke Prolegnas berikutnya tanpa pernah mencapai garis akhir. Dalam rentang waktu yang sama, nilai aset hasil korupsi yang berhasil ditemukan justru terus membesar. Paradoks ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan lagi sekadar membongkar praktik korupsi, melainkan memastikan hasil kejahatan benar-benar kembali kepada negara. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang dipenjara, tetapi juga dari seberapa besar kerugian negara yang berhasil dipulihkan.