Tim hukum pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) yang bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta menolak penetapan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta yang memenangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Tim Ridwan Kamil-Suswono menganggap Pilgub DKI Jakarta tidak dimenangkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno, melainkan oleh orang-orang yang tidak ikut mencoblos atau golongan putih (golput) pada 27 November 2024 lalu.

Koordinator Tim Pemenangan RIDO, Ramdan Alamsyah menyoroti angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 mencapai 3.489.614 orang. Angka itu setara dengan 42,48 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat KPU. Ironisnya, jumlah suara Pramono Anung dan Rano Karno yang memenangi Pilgub DKI Jakarta masih lebih sedikit dibandingkan dengan angka golput, yaitu 2.183.239 suara.

Dari dataindonesia.id, tingkat golput pada Pilkada 2024 yang mencapai 42,48 persen menjadi yang tertinggi dalam lima Pilkada terakhir. Sebelumnya, tingkat golput tertinggi di Jakarta terjadi pada tahun 2004 sebesar 30 persen. Sementara itu, pada Pilkada Jakarta 2007 ada 34,59 persen pemilih terdaftar yang tidak menggunakan suaranya. Angka tersebut naik pada Pilkada Jakarta 2012 putaran pertama yang mencapai 35,4%, tapi turun pada putaran kedua menjadi 33,2%. Tingkat golput terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 22%.

Angka golput yang tinggi juga terjadi di Pilgub Sumatera Utara. Pilgub Sumatera Utara dimenangkan oleh pasangan Bobby Nasution-Surya dengan raupan suara 64,5 persen atas pesaingnya Edy Rahmayadi-Hasan Basri. Meskipun demikian, dari DPT yang tercatat sebanyak 10.771.496 orang, hanya 52,5 persen saja yang menggunakan hak pilihnya atau sebesar 5.654.922 orang. Sehingga jumlah golput di Sumatera Utara mencapai 5.116.574 orang atau 47,5 persen dari total DPT.

Berdasarkan data Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA di tujuh provinsi di Indonesia, ada kecenderungan jumlah golput di Pilkada 2024 lebih tinggi jika dibandingkan Pilkada 2019. Tujuh provinsi yang disigi LSI Denny JA meliputi, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Rerata persentase golput di tujuh provinsi tersebut mencapai 37,63 persen, naik 6,23 persen jika dibandingkan Pilkada 2019 di angka 31,40 persen.

Alasan Golput Naik

Ada beberapa faktor yang menyebabkan naiknya jumlah golput pada Pilkada 2024. “Pertama, kelelahan pemilu. Perhatian dan energi sudah terkuras dalam pilpres dan Pileg 2024. Pertarungan pilkada menjadi kurang daya tariknya,” kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby. Adjie mengungkapkan jadwal antara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 saling berdekatan sehingga membuat masyarakat kelelahan dengan situasi politik dan enggan untuk menyumbangkan suaranya.

Faktor kedua adalah faktor kandidat yang kurang memiki pesona di mata publik. Hal ini khususnya terjadi di Jakarta. Adjie mengatakan masyarakat Jakarta sebenarnya lebih memfavoritkan kandidat seperti Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Minimnya pengaruh kepala daerah pada kehidupan masyarakat menjadi faktor ketiga penyebab tingginya golput dalam Pilkada 2024. Adjie menilai hal ini lantaran rakyat meyakini bahwa keputusan pemerintah pusat lebih memiliki dampak pada hidup mereka, dibandingkan keputusan pemerintah daerah.

Faktor keempat adalah apatisme politik. “Isu polarisasi politik, korupsi di pemerintahan, kemewahan hidup sebagian pejabat negara, membuat apatisme politik meninggi,” ujar Adjie.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengakui bahwa faktor-faktor tersebut memang membuat angka golput pada Pilkada 2024 tinggi. Satu suara dengan Adjie, Bima juga berkesimpulan bahwa dekatnya jarak pelaksanaan antara penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pilkada membuat masyarakat jenuh. Bima juga menganggap faktor cuaca yang menyebabkan bencana berakibat pada penurunan partisipasi di beberapa daerah.

Peneliti Bidang Politik di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti mengungkapkan tingkat partisipasi Pilkada 2024 tidak sampai 70 persen. Angka ini menurun dibandingkan jumlah partisipasi saat Pemilu 2024 yang mencapai 81,78 persen menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden, 81,42 persen untuk memilih anggota legislatif, dan 81,36 persen untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Felia menilai Pilkada 2024 menunjukkan kelelahan masyarakat dalam memilih. Ia menyerukan agar pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi dan introspeksi yang diikuti dengan tindak lanjut yang nyata. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari penurunan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Pemantauan Media

Topik golput dalam Pilkada mendapatkan 3.768 berita selama periode pemantauan 27 November 2024 hingga 11 Desember 2024. Tanggal 27 November 2024 merupakan hari Pilkada 2024 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Puncak volume berita tertinggi berada pada tanggal 27 November 2024 yang bertepatan dengan hari pencoblosan Pilkada 2024.

Cukup banyak seruan untuk tidak melakukan golput pada tanggal 27 November 2024. Meskipun demikian, hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dan media telah mengindikasikan peristiwa golput sejak tanggal pencoblosan.

Kompas.com memberitakan isu golput dalam Pilkada 2024 terbanyak selama periode pemantauan 27 November-11 Desember 2024. Disusul oleh betv.disway.id dengan 50 berita, detik.com 50 berita, situs blogging publik kompasiana.com dengan 49 tulisan, dan media daring liputan6.com dengan 44 berita.

Ridwan Kamil menjadi entitas orang yang terbanyak diberitakan media dengan kemunculan di 386 berita terkait dengan topik golput dalam Pilkada 2024. Kemudian diikuti oleh Suswono yang menjadi calon wakil gubernur Ridwan Kamil dengan 363 berita; Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dengan 347 berita; Calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dengan 334 berita; dan Calon Gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dengan 193 berita.

Pilgub DKI Jakarta 2024 mendapatkan sorot media yang cukup banyak dari media. Ada dua hal yang menyebabkan hal ini. Pertama, DKI Jakarta memiliki angka golput paling tinggi. Kedua, tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono mempermasalahan angka golput tinggi dan menuntut pemungutan suara ulang.

Pemantauan terhadap keyword “golput” menggunakan Socindex selama 27 November-11 Desember 2024 memperlihatkan ada 5.158 talk selama periode tersebut. Jumlah cuitan tersebut tersebut meraup 128.403 applause, 156.575 engagement, 2.445.562 audiens, dan berpotensi untuk lewat di linimasa 106,5 juta akun (buzz reach).

Grafik bot score cuitan terkait golput menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan cyborg atau bot. Ini menunjukkan perbincangan di X terkait golput sebagian besar berlangsung secara alami.

Cuitan rin (@zeynitsu) mendapatkan lebih dari 36 ribu likes, terbanyak dibandingkan cuitan lainnya. Cuitan tersebut adalah seruan untuk tidak melakukan golput agar muncul perubahan pada hasil pemilu. Cuitan m (@pernebangroket) berada di belakangnya dengan cuit candaan dari atasan yang menyuruh m untuk mencoblos dan bahkan memberikan uang saku.

Ada percampuran narasi di X antara dukungan terhadap golput maupun anjuran untuk tidak golput. Anjuran untuk golput itu cenderung untuk melakukan golput aktif. Golput aktif adalah tindakan tindakan untuk tetap menghadiri proses pemilihan, tetapi membuat surat suara tersebut tidak sah agar surat suara pemilih tidak disalahgunakan. Meskipun demikian, polarisasi tersebut tidak terlalu berbenturan satu sama lain karena kedua kubu tetap mengharapkan adanya perubahan yang lebih baik.

Penutup

Pilkada 2024 menjadi penanda bahwa tenaga masyarakat sudah menurun untuk berpartisipasi pada salah satu proses politik paling besar di Indonesia. Kejenuhan masyarakat untuk menggunakan suaranya perlu dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan ke depan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu merespons penurunan partisipasi ini dengan serius. Pemerintah perlu memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam pengambilan keputusan, dan selalu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Langkah-langkah ini penting untuk dilakukan untuk memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih tinggi.