Wacana Penutupan Prodi: Antara Relevansi Industri dan Ketidaksiapan Kebijakan
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana untuk menyeleksi program studi (prodi) yang masih relevan dengan industri. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4/2026) mengimbau perguruan tinggi untuk memilih, memilah, dan bahkan menutup prodi yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.
Badri menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil pemerintah untuk mengatasi ketidaksesuaian atau mismatch antara para lulusan kampus dengan kebutuhan tenaga kerja industri. Kemendiktisaintek mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma. Ia juga menyinggung terjadinya deindustrialisasi dini sehingga membuat para lulusan kesulitan untuk terserap industri.
Pemerintah lantas berinisiatif untuk menggenjot industrialisasi, khususnya pada beberapa industri spesifik. Ada delapan industri strategis yang ditonjolkan pemerintah, yakni energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Perguruan tinggi dituntut untuk memenuhi peluang di ceruk industri tersebut.
Di sisi lain, strategi market driven yang diterapkan banyak kampus mendapat sorotan dari Kemendiktisaintek karena membuka prodi sesuai jurusan yang tinggi peminat oleh para calon mahasiswa. Strategi ini disorot karena menyebabkan ketidakseimbangan suplai lulusan di sejumlah bidang. Jurusan kependidikan misalnya, meluluskan 490.000 sarjana tiap tahun sementara kebutuhan guru hanya berkisar di angka 20.000 orang. Dokter juga diprediksi akan mengalami kelebihan suplai pada 2028 akibat strategi serupa.
Untuk itu, pemerintah mengajak perguruan tinggi beralih ke strategi market driving, yakni menggerakkan pasar sesuai kebutuhan industri strategis nasional. Kampus didorong mengembangkan prodi-prodi baru yang relevan, dan para rektor diharapkan bersedia melakukan kajian mendalam agar lulusan perguruan tinggi benar-benar mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia.
Respons Hati-Hati Universitas
Sejumlah perguruan tinggi menyatakan belum mendapatkan informasi resmi terkait rencana tersebut. Universitas Indonesia (UI), misalnya, mengaku belum menerima surat resmi dari Kemendiktisaintek. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro mengatakan UI belum menentukan langkah apa pun mengenai rencana tersebut. UI juga belum dapat menentukan prodi apa saja yang dinilai tidak relevan dengan industri sehingga harus ditutup.
Sementara itu, Universitas Padjajaran menekankan pada independensi kampus untuk menentukan pengelolaannya sendiri. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjajaran, Zahrotur Rusyda Hinduan menyatakan bahwa keputusan penutupan program studi adalah kewenangan tiap-tiap kampus, terutama bagi perguruan tinggi yang berstatus berbadan hukum (PTN-BH) yang memiliki otonomi akademik.
Zahrotur menjelaskan Unpad tidak ingin menempuh jalan ekstrem dengan menutup program studi, tetapi akan melakukan pembaruan dan penyegaran kurikulum agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menilai ada sejumlah alternatif yang dapat dilakukan alih-alih dengan menutup prodi, seperti pembaruan materi pembelajaran, penambahan pendekatan multidisiplin, atau penggabungan program studi yang memiliki kedekatan bidang. Selain itu, sebuah prodi tidak bisa serta-merta ditutup. Kampus harus menunggu hingga mahasiswa angkatan terakhir lulus. Untuk jenjang sarjana, masa tunggu tersebut bisa mencapai hingga tujuh tahun atau 14 semester.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia mengaku UGM rutin mengevaluasi prodi dan terbuka untuk menutup, membuka, menggabungkan, atau mentransformasinya. Dia berkata institusi pendidikan mesti sesuai dengan kebutuhan zaman. Menurutnya, institusi pendidikan perlu melakukan analisis situasi secara rutin untuk menentukan kurikulum dan kompetensi apa yang dibutuhkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan zaman.
Ova menekankan pentingnya sinergi antara universitas dengan industri. Ia menuturkan bahwa prodi-prodi perlu bekerja sama dengan industri pengguna para lulusan untuk mengurangi mismatch. Maka dari itu, pendidikan tinggi harus dibuat dan memperhitungkan sektor penggunanya. Ova juga mendorong penerapan standar dalam pembukaan dan penutupan prodi. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat karena membuka prodi lebih mudah daripada menutupnya.
Pernyataan dari tiga universitas ini terkesan berhati-hati. UI memilih bersikap pasif dengan alasan belum ada surat resmi dari Kemendiktisaintek. Ini merupakan respons yang wajar mengingat kebijakan tersebut perlu dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, UI secara implisit menyatakan bahwa pihaknya masih wait and see dengan tidak menunjukkan komitmen terhadap program tersebut karena masih terlalu dini.
Di sisi lain, UNPAD menekankan pentingnya independensi kampus. Status PTN-BH menjadi acuan UNPAD agar kampus tetap memiliki otoritas dalam mengelola kebijakan akademiknya secara mandiri, tidak langsung tunduk pada pemerintah.
Sementara itu, UGM bersikap konstruktif, tidak menolak, tetapi membuka narasi ke arah penerapan standar dan sinergi dengan industri. UGM yang mengklaim telah melakukan evaluasi prodi secara rutin ini bisa dikatakan mendukung dengan cukup terbuka, tetapi perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan kebijakan pembatasan prodi secara lebih sistematis dan menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif dengan pelaku industri itu sendiri.
Pemantauan Media
Grafik 1. Volume berita harian topik “Kemendikti Hapus Prodi Tidak Relevan dengan Industri” periode 23-30 April 2026 (sumber: Newstensity)
Mesin pemantauan media Newstensity menangkap 736 berita selama periode 23-30 April 2026. Topik rencana penghapusan prodi yang tidak relevan dengan industri oleh Kemendikti muncul di media massa pada 23 April 2026 yang bertepatan dengan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali saat Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco melontarkan wacana itu pada forum tersebut.
Pada 26 April 2026 sudah terjadi peningkatan tajam dan mencapai puncaknya pada 27 April 2026 dengan 209 pemberitaan. Lonjakan ini dipicu oleh respons-respons yang muncul dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Setelah mencapai puncak, tren pemberitaan mulai menurun secara bertahap hingga 30 April, meskipun secara volume masih lebih besar dibandingkan dengan awal periode pemantauan.
Grafik 2. Top media topik “Kemendikti Hapus Prodi Tidak Relevan dengan Industri” periode 23-30 April 2026 (sumber: Newstensity)
Media-media arus utama menjadi kontributor utama dalam menyebarkan isu ini ke publik. Kompas.com menjadi media dengan volume pemberitaan tertinggi (21 berita), diikuti oleh Detik.com dan Tempo.co yang masing-masing menghasilkan 18 berita. Naiknya isu ini di tiga media online nasional ini memperlihatkan bahwa isu penghapusan prodi mendapat perhatian kuat dari publik. Dengan jangkauan pembaca yang luas, media-media tersebut berperan besar dalam membangun persepsi publik.
Di sisi lain, ada media-media lain seperti Infonasional.com (16 berita) dan Beritajejakfakta.id (13 berita) yang turut mewartakan isu ini. Media nasional lainnya dengan volume yang lebih kecil ada Antaranews.com (7 berita), Inilah.com (6 berita), dan Kumparan.com (6 berita).
Grafik 3. Statistik X keyword “kemendikti” dan “prodi” periode 23-30 April 2026 (sumber: Socindex)
Percakapan yang cukup masif terjadi di X. Socindex menangkap ada engagement sebesar 502.829 yang dipicu oleh percakapan sebesar 3.383 talk. Percakapan itu menjangkau sebanyak 504.492 audience yang menandakan bahwa konten terkait isu penghapusan prodi berhasil menjangkau pengguna secara luas dan membuat interaksi yang tinggi. Sebagian engagement berupa applause yang mencapai 370.625 likes menunjukkan interaksi minimal oleh pengguna X, tetapi tetap mampu mengamplifikasi isu ini.
Grafik 4. Statistik X keyword “kemendikti” dan “prodi” periode 23-30 April 2026 (sumber: Socindex)
Percakapan di X terjadi secara organik. Sampel distribusi percakapan didominasi oleh akun human (1.086 post), diikuti oleh cyborg (553 post), dan robot (22 post) dalam jumlah yang sangat kecil. Pembagian ini memperlihatkan bahwa diskusi berlangsung secara alami oleh para pengguna nyata. Meskipun demikian, akun semi-bot (cyborg) juga memiliki porsi yang cukup besar, tetapi masih membantu dalam amplifikasi isu.
Grafik 5. Top tweet di X keyword “kemendikti” dan “prodi” periode 23-30 April 2026 (sumber: Socindex)
Top tweet yang memperoleh interaksi tertinggi menunjukkan dominasi narasi kritis dan skeptis terhadap wacana penutupan program studi. Cuitan @cinnamongirlc menjadi yang teratas dengan 56,8 ribu likes. Anies Rasyid Baswedan turut urun suara dan mendapatkan 51,7 ribu likes. Kemudian ada kritik Nabiyla Risfa Izzati dengan 48,6 ribu likes. Kemudian ada Meutia Faradilla yang meng-quote unggahan @tempodotco terkait Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang meminta kampus untuk ikut membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 24,7 ribu likes.
Dari cuitan-cuitan ini bisa disimpulkan bahwa suara-suara satir terkait program penghapusan prodi berhasil mendapatkan perhatian dari pada pengguna X. Sorotan juga melebar terhadap Program MBG sebagai salah satu program pemerintah yang kerap mendapatkan kritik. Cukup menarik ketika melihat Anies Baswedan ikut dalam perbincangan. Perspektifnya meningkatkan urgensi isu dan membuat diskursus menjadi Iebih serius karena berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Ramainya respons warganet terhadap cuitan satir kebijakan ini menunjukkan narasi publik bergerak untuk mengkritik kebijakan tersebut, bukan mendukung.
Wacana Terlalu Dini
Wacana penutupan program studi yang dilontarkan oleh Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco pada 23 April 2026 di Bali seperti cek ombak yang dilakukan pemerintah. Pernyataan Badri terlanjur viral dan memantik reaksi yang luas. Padahal, pernyataan itu tidak dilandasi kebijakan yang sudah final dan bahkan surat edaran belum dikirimkan. Hal itu disampaikan oleh sejumlah kampus besar seperti UI, Unpad, hingga UGM yang belum menerima dokumen resmi apa pun dari kementerian.
Ironisnya, beberapa hari kemudian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto justru merevisi pernyataan bawahannya sendiri. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup program studi, tetapi akan mengembangkan program studi tersebut. Hal itu bertujuan agar prodi ini memperbarui ilmunya secara berkala agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini secara terus-menerus. Kontradiksi antara pernyataan Sekjen dan Menteri ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum diolah secara matang. Pemerintah bahkan belum satu suara sebelum wacana tersebut dilempar ke publik.
Kebijakan ini menuai kritik dari legislatif. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana ini dan menekankan bahwa kebijakan soal prodi ini harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan hanya untuk memenuhi tren jangka pendek. Hetifah juga mengingatkan bahwa efisiensi prodi untuk industri yang dilakukan secara berlebihan berpotensi mempersempit ekosistem keilmuan di Indonesia dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Kesimpulan
Wacana penutupan prodi agar sesuai industri pada akhirnya hanya menimbulkan kegaduhan tanpa adanya kejelasan. Tanpa regulasi yang mengikat, kampus bingung untuk menentukan langkah. Di sisi lain, munculnya wacana ini juga menjadi alarm bahwa pemerintah memaksakan diri untuk mengejar industrialisasi, tetapi belum membangun fondasi yang memadai. Pengembangan prodi perlu disertai perencanaan yang matang karena kebijakan ini berisiko membuat mismatch baru, salah satunya dengan oversupply lulusan yang “relevan” dengan industri. Alih-alih melalui penutupan, penguatan kualitas dan relevansi kurikulum perlu dilakukan secara rasional dan berkelanjutan dengan peta pengembangan yang jelas dan terstruktur. Hal ini dilakukan untuk mencegah kekacauan sistemik pada perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, yang sekaligus akan berdampak pada industri itu sendiri.