Pemerintah menggelar 45 hari pelatihan intensif untuk para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi. Sebanyak 30.000 SPPI adalah calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan sisanya 5.476 menjadi calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Keduanya menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan calon pengelola KDMP dan KNMP akan menerima berbagai materi selama mengikuti pelatihan dasar militer (latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). Detailnya, seperti artikel tirto.id yang mengutip Komandan Batalyon Latihan SPPI KDKMP dan KNMP di Brigif 1 Marinir Cilandak, Letkol (Mar) Agus Mutakin menyebutkan seluruh proses latihan dimulai pada pukul 04.30.
Rangkaian acara meliputi bangun pagi, salat Subuh, olahraga pagi, pembinaan fisik, dan sarapan. Selepas sarapan, peserta melanjutkan latihan dengan mengikuti apel pagi dan latihan baris-berbaris sebelum masuk sesi kelas. “Melalui latsarmil Komcad, peserta dibekali ilmu dan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, kerja sama tim, integritas, semangat pengabdian, serta etos kerja yang kuat,” kata Karo Humas dan Infohan Setjen Kemhan RI Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait kepada antaranews.com.
Setelah sesi kelas hingga sore, peserta melanjutkan pelatihan dengan kegiatan pengasuhan dari pelatih. Kegiatan berbau militer ini meliputi pengenalan lingkungan, etika di lokasi, latihan baris-berbaris (lagi), dan pembentukan kekompakan dan keseragaman yang tidak dijelaskan detailnya. Pelatihan berakhir pukul 17.00, lalu seluruh peserta diberi waktu mandi, istirahat, dan makan malam lalu tidur pukul 21.30.
Kontroversi Kematian Peserta dan Urgensi
Metode pelatihan ini dikritik banyak elemen masyarakat. Sebab, Latsarmil yang menjadi bagian dari pelatihan selama sebulan dianggap tidak relevan dengan tugas sehari-hari manajer KDMP dan KNMP. Alih-alih diberikan pelatihan manajerial, para calon manajer justru dijejali latihan taktis ala militer. Belum genap dua minggu pelatihan berjalan, lima calon manajer meninggal dunia sejak latsarmil digelar pada 17 Juni 2026.
Berikut nama-nama peserta SPPI yang meninggal dunia beserta penyebabnya menurut Kemhan:
1. Yonanda Muhammad Taufiq (Cardiac Arrest)
2. Anisa Muyassaroh (Heat Stroke)
3. Novia Rahmadhani Sihotang (TB Paru Aktif)
4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (Pneumoni dan komplikasi medis)
5. Nola Dya Sari (Sesak napas hingga henti jantung)
Setelah lima orang peserta meninggal, Kemhan menggelar jumpa pers melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Manusia (BPSDM) Kemhan RI, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia untuk memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, Ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima peserta Latsarmil. Pemerintah juga memberi santunan sebesar Rp 50 juta untuk setiap keluarga peserta. Masih dalam konferensi pers yang sama, Kemhan menyebut seluruh peserta meninggal akibat kondisi medis yang berbeda-beda
Jumpa pers tidak disertai dengan permintaan maaf pemerintah atas meninggalnya lima peserta latsarmil. Mayjen TNI Ketut tetap membela Latsarmil dengan menyebut pelatihan digelar tanpa paksaan dari pihak panitia maupun militer sebagai pelaksana pelatihan.
Para peserta memang sudah memahami, pelatihan latsarmil adalah bagian dari proses penerimaan calon manajer KDMP dan KNMP. Tapi, siapa yang mengira jika latihan fisik yang diberikan sangat berat seperti porsi militer, dibekali latihan tembak menembak yang tidak jelas urgensinya, dan latihan merayap di got dengan dalih menanamkan kedisiplinan.
Dalam sebuah video di Instagram, terlihat para peserta menjalani pelatihan menggunakan senjata laras panjang. Mereka dilatih melakukan pergerakan taktis militer, siaga tempur, dan seperti sedang melakukan pengintaian area ke kanan dan ke kiri di bawah tekanan disiplin barak yang ekstrem. Doktrin perang ini sama sekali tidak relevan dengan kompetensi riil yang dibutuhkan di lapangan, seperti mitigasi risiko keuangan atau pemberdayaan komoditas desa.
Gambar 1. Tangkapan layar latihan senjata calon manajer KDMP dan KNMP. Sumber: Instagram @suaraakarrumput
Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar dalam sesi diskusi di stasiun TV sudah mengkritisi pola Latsarmil. Menurutnya, belum ada bukti empiris sebuah pelatihan fisik ala militer bisa meningkatkan kinerja seorang manajer, seperti misalnya membuat laporan keuangan yang lebih akurat. Wahyudi menambahkan, kedisiplinan tidak diukur dengan satu aspek militer saja. Singkatnya, seluruh aspek Latsarmil tidak relevan dengan tugas seorang manajer.
Kritik senada juga dilontarkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Dewi Meisari Haryanti yang menilai pelatihan calon manajer KDMP dan KNMP tidak tepat jika menggunakan pendekatan militer ala Latsarmil. Menurut Dewi yang juga peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, pembekalan bagi calon manajer koperasi semestinya difokuskan pada peningkatan kemampuan mengelola bisnis, tata kelola organisasi, serta membangun partisipasi anggota koperasi, sebagaimana diterapkan oleh koperasi-koperasi besar di berbagai negara.
Dewi memberi contoh beberapa koperasi besar di dunia, seperti Mondragon di Spanyol, TINE di Norwegia, FrieslandCampina di Belanda, NongHyup di Korea Selatan, dan Zen-Noh di Jepang. Menurutnya, koperasi-koperasi tersebut membentuk manajer melalui penguatan kompetensi bisnis, kepemimpinan, dan tata kelola, bukan dengan pendidikan bergaya militer. Dewi juga menilai perusahaan ritel besar di Indonesia seperti Alfamart dan Indomaret yang mengelola ribuan manajer tidak menerapkan metode pelatihan ala militer.
Kritikan pola latsarmil juga datang dari pemerintah dan DPR. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritik porsi anggaran pelatihan yang didominasi latihan militer ketimbang substansi koperasi. Diketahui, anggaran pelatihan adalah Rp 45 juta per orang dengan rincian Rp 30 juta untuk latsarmil dan Rp 15 juta untuk aspek koperasi. Ironis bagaimana porsi latihan fisik dua kali lebih besar ketimbang pelatihan substansial koperasi.
Uniknya, Menteri HAM Natalius Pigai turut bersuara keras meminta latsarmil calon manajer kopdes dievaluasi. Jarang sekali seorang Pigai turut berada di sisi suara rakyat. Kepada media, Pigai menyebut pembentukan mental tidak harus lewat militer. Menurut dia, penguatan karakter peserta dapat dibangun melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta kemampuan bekerja secara cepat dan tepat. Ia kemudian menjabarkan tiga aspek utama yang perlu dibangun dalam pendidikan calon manajer Kopdes tersebut, yakni pengetahuan, keterampilan, dan mental.
Persoalan dalam mengelola koperasi biasanya cukup kompleks. Seorang manajer harus mampu berpikir kritis dan inovatif. Untuk mengajak warga berkontribusi membangun koperasi, dibutuhkan manajer yang siap berdiskusi menerima saran warga. Begitu juga saat menemui kendala dalam pengelolaan sehari-hari, manajer harus bisa memecahkan masalah bersama para staf.
Kedua sikap di atas bertolak belakang dengan doktrin militer yang hierarkis dan menuntut kedisiplinan tinggi. Militer dididik untuk menjalankan perintah atasan tanpa pertanyaan. Mereka tidak diberi ruang untuk mengoreksi atasan walaupun itu benar sehingga mematikan proses berpikir kritis dan diskusi yang bermakna. Bersikap inovatif juga seolah terlarang. Padahal, inovasi dan partisipasi yang bermakna tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan koperasi yang sifatnya bottom-up.
Menambah Daftar Panjang Kebijakan Tanpa Kajian
Kegiatan Latsarmil akhirnya dievaluasi setelah ramai desakan berbagai pihak. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan Latsarmil resmi diubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. Kemhan juga mengurangi latihan yang bersifat fisik, taktis, dan teknis militer, seperti latihan menembak.
“Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi,” jelas Rico kepada kompas.com. Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin disebut juga meminta materi pembelajaran diubah dengan memperbanyak aspek manajerial.
Evaluasi yang terlambat ini hanya mempertegas dua hal. Pertama, membuktikan pemerintah sering mengeluarkan kebijakan tanpa kajian. Kedua, aroma militerisasi semakin kuat di segala lini termasuk sektor sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan militer.
Jika dilihat secara utuh, program KDMP dan KNMP cacat di segala aspek. Mulai dari konsep, KDMP dan KNMP sangat sentralistik dan top-down. Padahal koperasi bisa tumbuh karena menyesuaikan kebutuhan anggota yang berbeda-beda tiap desa. Makanya, sifat koperasi harus bottom-up sesuai aspirasi anggotanya.
Masalah modal, Presiden Prabowo juga melenceng jauh dari angan-angan ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo yang bermimpi mendirikan koperasi sebagai benteng ekonomi kerakyatan. Dalam pemikiran Sumitro, modal kopdes diambil dari sebagian kecil laba (sekitar 1–5%) dari BUMN yang dihimpun dan dialokasikan untuk memperkuat permodalan dan investasi koperasi. Permodalan ini menjadi fondasi awal dan mendorong agar koperasi tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah secara terus-menerus. Selanjutnya koperasi harus bertransformasi menjadi unit usaha mandiri dan profesional.
Tidak hanya cacat konsep, kelahiran kopdes juga bermasalah dari sejak penerimaan. Para peserta mengeluhkan gangguan sistem seleksi (CAT/Computer Assisted Test), di mana jawaban yang dipilih peserta tiba-tiba berubah otomatis. Lalu ancaman denda Rp 100 juta kepada peserta yang sudah lolos tes kemudian mengundurkan diri meski kebijakan ini kemudian dibatalkan setelah menyulut kritik publik.
Borok juga menyelimuti pembangunan koperasi merah putih di berbagai daerah. Muncul pembangunan gedung yang mengkooptasi gedung lembaga lain, pemaksaan kepada warga sekitar dengan melibatkan militer, dan aroma dugaan korupsi pembangunan gedung yang dilakukan personil militer di lapangan.
Dalam pelaksanaan, kopdes rupanya hanya menjual barang-barang ritel biasa tanpa menampilkan UMKM lokal dan produk unggulan setempat seperti yang digadang-gadang Prabowo. Belum lagi masalah keberlangsungan, para manajer kopdes bekerja dengan skema ikatan dinas atau kontrak selama dua tahun oleh BUMN Agrinas. Setelah itu, mereka digaji berdasarkan kemampuan finansial setiap koperasi. Keputusan di kopdes juga sepenuhnya milik Agrinas, para pekerja termasuk calon manajer hasil seleksi hanya bertugas menjalankan operasional.
Penunjukkan Agrinas sebagai pelaksana utama dan mitra pendamping selama masa transisi bukan tanpa risiko. Masih segar di ingatan, Agrinas berencana mengimpor 105 ribu unit truk Mahindra dan Tata padahal belum ada koperasi yang berdiri. Setelah ditekan berbagai pihak termasuk DPR, impor mobil distop dan 1.200 mobil yang sudah terlanjur sampai tetap disalurkan tanpa pengawasan yang jelas. Tindakan ini juga menjadi wujud buruknya perencanaan program.
Amburadulnya pelaksanaan kopdes yang bahkan belum berjalan seluruhnya, semakin membuktikan buruknya perencanaan pemerintah. Nyaris tidak ada kepastian dan keberlanjutan untuk sebuah program dengan anggaran Rp 34,57 triliun uang negara.
Bukan kali ini saja pemerintah membuat blunder program tanpa perencanaan yang matang. Program populis Prabowo lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga belakangan dievaluasi setelah berjalan 1,5 tahun, menghabiskan Rp 88,15 triliun per Mei 2026, mengakibatkan 33.626 korban keracunan hingga awal April 2026, dan dikorupsi secara sistemik oleh para pimpinannya.
Sebelum dan selama MBG bergulir, para pengamat dan lembaga pemikir sudah memeringatkan eksekusi program yang minim pengawasan dan tidak disertai kajian yang matang. Sayangnya, oleh Presiden Prabowo, peringatan itu hanya dibalas dengan nyenyenye. Prabowo seolah tidak mampu menangkap realitas di lapangan bahwa eksekusi programnya berjalan dengan sangat buruk dan hanya mendapat laporan asal bapak senang dari anak buahnya. Akibatnya jelas, triliunan APBN terbuang percuma dan program baru dipikirkan secara matang di tengah-tengah perjalanan.
Dengan pola komunikasi dan gaya pemerintah yang tidak mau mendengarkan saran akademisi dan juga masyarakat, KDMP dan KNMP berpotensi senasib dengan program MBG. Asal trabas, minim pengawasan, dan berpotensi menghamburkan triliunan rupiah dengan dampak ke ekonomi ke masyarakat yang masih dipertanyakan.
Eksposur Melejit Setelah Muncul Peserta Meninggal
Media sejatinya tidak terlalu memerhatikan program latihan calon manajer KDMP dan KNMP ini hingga muncul berita meninggalnya beberapa peserta. Monitoring alat big data Newstensity menunjukkan, saat mulai digelar pada 17 Juni 2026 topik ini hanya mendapat sedikit eksposur media. Traksi mulai meningkat pada 23 Juni 2026 yang dimotori sentimen negatif saat seorang peserta meninggal dunia.
Grafik 1. Linimasa pemberitaan Latsarmil KDMP dan KNMP. Sumber: Newstensity
Setelahnya, pemberitaan melonjak signifikan hingga mencapai puncak pada 27 Juni 2026 sebanyak 516 berita. Puncak pemberitaan terjadi setelah didapat lima peserta meninggal dunia. Di titik ini, sentimen negatif begitu dominan. Media mengkritisi pelatihan yang menyebabkan lima peserta meninggal dunia. Sementara politisi dan para pengamat mengkritik substansi latihan militer yang tidak relevan dengan kebutuhan manajerial. Sebanyak 64% pemberitaan berisi sentimen negatif. Adapun 32% pemberitaan yang positif muncul dari berita santunan untuk para korban dan pengumuman saat materi Latsarmil dihentikan.
Grafik 2. Sentimen pemberitaan latsarmil. Sumber: Newstensity
Antara 17 Juni 2026 saat pelatihan digelar hingga 30 Juni 2026 setelah Latsarmil dihapuskan dan diganti latihan bela negara, ditemukan 2.589 berita yang relevan dengan pelatihan ini. Mayoritas topik pemberitaan berkisar pada kritik relevansi latihan, anggaran yang tidak proporsional antara materi fisik dan substansi koperasi, aroma militerisme yang menguat, konferensi pers Kemhan RI, dan pengumuman dihentikannya materi Latsarmil yang terlalu bersifat fisik. Kelima topik di atas mendominasi pemberitaan di media selama dua pekan terakhir.
Grafik 3. Breakdown media pemberitaan Latsarmil KDMP. Sumber: Newstensity
Topik ini juga menjadi isu nasional meski lokasi meninggalnya peserta Latsarmil tersebar ke berbagai provinsi. Media nasional mendominasi dengan 1.560 berita dan 1.019 berita dari lingkup regional. Sementara itu, kompas.com menjadi media yang paling banyak memberitakan dengan 94 berita. Stasiun TV One dominan di kanal elektronik dengan 19 berita, dan Tribun Jogja dari kanal cetak dengan tujuh berita. Analisis word cloud menunjukkan fokus pemberitaan pada Latsarmil dan kematian peserta.
Serupa, isu Latsarmil baru teramplifikasi di media sosial setelah ditemukan peserta yang meninggal dunia. Kenaikan engagement lebih dulu terjadi di platform X, baru disusul lonjakan percakapan di Instagram pada 25 Juni 2026 setelah terdapat lima peserta Latsarmil yang meninggal dunia.
Grafik 4. Engagement isu Latsarmil di X (atas) dan Instagram (bawah). Sumber: Socindex
Percakapan di Instagram terpantau lebih ramai ketimbang X meski momentumnnya baru terjadi belakangan. Di Instagram, isu ini meraup 35 ribu komentar dan hanya 2.100 komentar di platform X. Secara engagement, Instagram juga unggul jauh dengan 346 ribu engagement berbanding 147 ribu engagement.
Gambar 2. Cuitan Islah Bahrawi.
Cuitan terpopuler dengan likes, komentar, dan retweet terbanyak di X adalah cuitan Islah Bahrawi lewat akunnya @islah_bahrawi. Islah mengritik penanganan kasus kematian peserta Latsarmil yang dianggap tidak adil. Pasalnya, meski mengakibatkan lima kematian, tidak ada usaha untuk mengusut kasus atau mencari individu yang bertanggungjawab. Hal ini semakin menegaskan impunitas tentara dalam negara demokrasi.
Epilog
Pada akhirnya, Latsarmil untuk calon manajer koperasi bukan sekadar cerita tentang pelatihan yang salah desain. Ia menjadi cermin dari cara negara merancang program besar secara tergesa-gesa: penuh jargon, minim kajian, dan baru dievaluasi setelah korban jatuh.
Koperasi seharusnya dibangun dari partisipasi warga, kompetensi manajerial, tata kelola yang sehat, dan keberanian mendengar kebutuhan anggotanya. Bukan dari baris-berbaris, latihan senjata, atau disiplin barak yang jauh dari realitas ekonomi rakyat. Dibutuhkan keberanian pemerintah mengakui kesalahan sebelum program ini menjadi blunder berikutnya.