Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) pantai utara (Pantura) Jawa yang sudah diwacanakan sejak lebih dari 30 tahun kembali ramai dibahas. Presiden Prabowo Subianto membuka kembali rencana pembangunan proyek raksasa ini. Ia menyebut pembangunan tanggul laut raksasa tidak akan ditunda lagi realisasinya karena sudah masuk dalam perencanaan Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 1995 di era Presiden Soeharto. Meski menelan dana yang sangat besar hingga Rp1.360 triliun dan peringatan tentang risiko dari kehadiran tanggul laut, Presiden Prabowo tak mau menunda lagi pembangunannya, bahkan ingin mempercepat.
Pemerintah menilai, kehadiran GSW sangat penting untuk mengatasi berbagai ancaman di wilayah Pantura Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Pantura Jawa saat ini memprihatinkan karena menghadapi kondisi yang parah akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Kawasan Pantura Jawa disebut mengalami penurunan permukaan tanah 15-20 cm per tahun. Selain itu, kata AHY, Pantura Jawa juga menghadapi kenaikan permukaan air laut sebagai dampak dari pemanasan global yang mengakibatkan air laut naik 0,8 cm hingga 1,2 cm per tahun. Kenaikan permukaan air laut juga mengakibatkan banjir rob yang menghancurkan properti, merusak rumah warga, dan lainnya. Tanpa penanganan serius, lanjut AHY, pada 2050 kondisi Pantura Jawa bisa lebih parah.
Pantura Jawa juga disebut mengalami krisis air, di mana masyarakat semakin sulit mendapatkan air bersih. Menurut AHY, jika tidak segera ditangani, maka akan berimbas pada perekonomian Indonesia. Tahun 2025, Pantura Jawa tercatat berkontribusi hingga 27,53% atau sekitar 368,37 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, banjir rob membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di Pantura, sekaligus mengancam kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Ia memperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.
AHY menambahkan, fungsi tanggul laut tidak hanya terbatas pada perlindungan pusat pertumbuhan industri, tetapi juga sebagai benteng pertahanan bagi kawasan pertanian yang menjadi penopang kebutuhan pangan rakyat. Menurutnya, intrusi air laut yang semakin jauh ke daratan dapat merusak kualitas tanah dan mematikan produktivitas sawah. Ia menyebut dari total 1,5 juta hektare lahan sawah di Pulau Jawa, sekitar 115 ribu hektare di antaranya terdampak langsung oleh kenaikan air laut.
Wacana Lebih dari 30 Tahun
Prabowo menyebut tanggul laut raksasa sudah diinisiasi sejak tahun 1994. Namun, pembangunan tanggul laut raksasa baru benar-benar dibahas pada era Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo. Wacana ini muncul setelah terjadinya banjir rob yang parah pada 2007. Pemprov DKI Jakarta kemudian merancang sistem tata kelola banjir pesisir yang rencananya akan dilaksanakan pada 2009-2012.
Dalam rancangannya, Pemprov DKI Jakarta melibatkan pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian PPN/Bappenas, serta konsorsium Partners voor Water dari pihak Pemerintah Belanda. Rancangan sistem pertahanan laut itu kemudian dikenal dengan nama Jakarta Coastal Defense System (JCDS) atau Strategi Pertahanan Pesisir Jakarta (SPPJ). Dalam rencana induk (masterplan), program unggulan JCDS adalah pembangunan tanggul laut raksasa atau GWS.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian juga menyusun sistem tata kelola banjir pesisir melalui National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN). NCICD ingin mengembangkan proyek tanggul laut raksasa JCDS menjadi lebih megah, berbentuk menyerupai burung garuda, yang dinamai sebagai Garuda Megah. Baik JCDS maupun NCICD, keduanya memerlukan dana yang cukup besar. JCDS membutuhkan anggaran sebesar US$ 3,63 miliar untuk tahap pertama, US$ 10,12 miliar untuk tahap kedua, dan US$ 12,11 miliar pada tahap ketiga. Sementara program NCICD tahap A dan B sekitar diperkirakan membutuhkan US$ 40 miliar.
Tahun 2016, Bappenas menyelesaikan kajiannya. Proyek NCICD dibagi dalam tiga tahap.
- Tahap A: penguatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada, dengan pembangunan ditargetkan selesai pada 2017.
- Tahap B: pembangunan tanggul laut lepas pantai di bagian barat Teluk Jakarta mulai 2018 hingga 2025.
- Tahap C: pembangunan tanggul laut lepas pantai di bagian timur Teluk Jakarta, yang dikerjakan setelah 2025.
Tahun 2013, saat Joko Widodo menjadi Gubernur DKI, ia berencana menjadikan GSW sebagai sarana transportasi air, dan pembangunannya dipercepat dari 2015 menjadi 2020. Total dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp300 triliun.
Rencana besar pembangunan GSW kembali disampaikan Joko Widodo tahun 2019, atau pada periode kedua jabatannya sebagai presiden. Untuk melancarkan proyek ini, pada 27 Juni 2019 di Seoul, Kementerian PUPR menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA). Mereka sepakat untuk melanjutkan melanjutkan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II.
Setelah itu, pembangunan GSW hanya timbul tenggelam. Pada periode kedua jabatannya, Jokowi lebih fokus untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga membutuhkan anggaran fantastis hingga Rp466 triliun. Pembangunan GSW pun kalah pamor hingga pemerintahan Jokowi selesai pada Oktober 2024.
Lagi-lagi Ingin Mempercepat
Pembangunan GSW kembali dilontarkan Prabowo Subianto saat kampanye sebagai calon presiden. Secara terang-terangan, Prabowo menyatakan ingin meneruskan proyek infrastruktur yang sudah dicanangkan pendahulunya. Sesaat setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo kembali melontarkan gagasan pembangunan GSW ini.
Prabowo bahkan membahas pembangunannya dengan China. Pada 12 November 2024, Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping dalam pertemuan di Beijing, Cina secara khusus membahas GSW dan ekonomi biru. Menurut Airlangga Hartarto, Presiden Xi Jinping memberikan sambutan positif terhadap rencana pembangunan GSW yang disampaikan Presiden Prabowo.
Proyek GSW selanjutnya masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan RPJMN 2025-2029. Juni 2025, Presiden Prabowo dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menyebut GSW Pantura Jawa tidak akan lagi ditunda-tunda pembangunannya. Pemerintah bersiap memulai pembangunannya, bahkan akan menggelontorkan anggaran negara untuk mendanainya selain dari investasi.
“Ini adalah proyek yang sangat vital. Sudah direncanakan sejak tahun 1995, hampir 30 tahun lalu. Tapi sekarang, tidak ada lagi penundaan. Kita akan mulai,” kata Presiden Prabowo.
Total dana yang dibutuhkan mencapai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.360 triliun, untuk pembangunan tanggul laut sepanjang sekitar 575 km yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Pembangunan GSW Pantura Jawa akan dimulai dengan pembangunan di Teluk Jakarta yang diperkirakan menelan biaya USD 8 hingga 10 miliar. Prabowo secara khusus meminta Pemprov Jakarta ikut membiayai GSW, khususnya Teluk Jakarta.
Presiden juga membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan internasional dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, hingga Timur Tengah untuk terlibat. Namun, Prabowo menegaskan bahwa proyek akan berjalan dengan atau tanpa partisipasi asing. Tidak dijelaskan bagaimana pemerintah akan mendanai proyek ini di defisit APBN yang meningkatkan risiko fiskal keuangan.
Untuk mengawal pelaksanaan proyek ini, Presiden Prabowo pada Agustus 2025 membentuk Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Wakil Menteri KKP Didit Heriawan ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Lembaga ini secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan dan percepatan proyek strategis nasional tersebut. Selanjutnya, pada 4 Mei 2026 dilaksanakan Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang membahas rencana pembangunan GSW Pantura Jawa.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Didit Herdiawan mengatakan, GSW akan dibangun dalam 15 segmen. Jakarta dan Semarang mendapat penanganan lebih awal karena penurunan muka tanah yang lebih cepat dibandingkan kota-kota lainnya. Selain itu, dua kota ini juga disebut memiliki lebih banyak aset ekonomi yang perlu dilindungi.
Sementara Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya berkomitmen melanjutkan pembangunan GSW di pesisir utara Jawa. Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Tahun 2020, pembangunannya dilanjutkan bersama Pemprov DKI dengan panjang tambahan 33,54 km.
Kementerian PU kini sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) untuk tahap berikutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km. Desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas. Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Pembangunan tanggul laut tidak berdiri sendiri. Konsep pengendalian banjir yang diterapkan Kementerian PU bersifat terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System. Menurut Dody, pengendalian banjir harus diimbangi juga dengan penyediaan air bersih, sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah. Dengan demikian, penurunan permukaan tanah yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Jakarta dan sekitarnya dapat dihindari.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah merampungkan survei hidro-oseanografi di Teluk Jakarta hingga perairan Semarang sebagai dasar penyusunan desain teknis tanggul laut. Hasil survei tersebut mencakup pemetaan kedalaman laut, analisis arus dan gelombang, hingga kualitas air, yang akan menjadi fondasi ilmiah dalam pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir.
Risiko Pembangunan GSW
Proyek GSW bukan tanpa risiko. Kehadiran GSW disebut akan memunculkan dampak lingkungan, ekologi, sekaligus ekonomi. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut GSW sebagai solusi palsu untuk mengatasi banjir rob. Sementara peneliti Destructive Fishing Watch, Luthfian Haekal mengatakan, berbagai masalah sudah terlihat dalam pembangunan tanggul laut di Jakarta sebelumnya. Survei dari DFW menunjukkan 56,2% masyarakat tidak setuju GSW karena khawatir dampak lingkungan dan mata pencaharian hilang, terutama di kalangan nelayan.
Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja menyebut dalam jangka panjang GSW justru dapat menimbulkan banjir yang lebih besar, yang pada akhirnya membuat masyarakat lebih sengsara. Ia juga menilai proyek ini bisa mengalihkan anggaran kesejahteraan.
Koalisi masyarakat sipil Maleh Dadi Segoro menilai proyek ini justru memusatkan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pantura yang mengalami penurunan permukaan tanah. Menurutnya, masifnya pembangunan infrastruktur dan industri akan menambah beban serta meningkatkan kebutuhan air. Sebagian besar kebutuhan air di kawasan tersebut dipenuhi lewat ekstraksi air, yang memperparah amblesan.
Sementara Walhi menilai rencana pembangunan tanggul laut raksasa dengan cara mereklamasi laut adalah sesat pikir pembangunan. Proyek tersebut dinilai tidak akan menjawab akar persoalan kehancuran ekologis Pulau Jawa yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan industri ekstraktif baik di darat maupun di pesisir, laut, dan pulau kecil.
Lebih jauh, menurut Walhi, pembangunan GSW akan menghancurkan wilayah laut atau perairan Pulau Jawa bagian utara yang selama ini menjadi wilayah tangkapan ikan ratusan ribu nelayan tradisional. Pembangunan GSW dinilai Walhiakan mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati sekaligus mempercepat kehancuran eksosistem mangrove di pesisir utara Jawa.
Sementara Dosen Fakultas Geografi UGM, Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin menyebut pembangunan tanggul laut raksasa tidak bersifat darurat. Dengan karakteristik geografis Pantura yang didominasi datara alubial yang landai dan terlindungi, ia menyebut ada opsi lain yang lebih masuk akal. Misalnya mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah. Ia mengungkapkan kekhawatiran proyek ini hanya “efek plasebo”, sebuah keyakinan ada perbaikan signifikan yang sedang dilakukan, padahal belum tentu menyelesaikan akar masalah.
Menurutnya, masalah utama Pantura adalah penurunan muka tanah. Akar masalahnya bukan di laut, melainkan di darat yakni tata ruang wilayah dan penggunaan air tanah secara masif oleh industri besar di pesisir. Bangunan besar dan berat seperti tanggul laut, dinilai Bachtiar berisiko menekan permukaan tanah aluvium yang masih “muda” dan belum padat. Pembangunan skala besar juga diperkirakan akan mengubah dinamika pesisir secara drastis, mulai dari pola distribusi sedimen hingga arus laut. Perubahan faktor oseanografi ini dapat membuat ekosistem penting seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang kehilangan “tempat hidup”. Kerusakan ekosistem secara otomatis akan mengganggu rantai makanan di laut, yang pada akhirnya memukul kelompok masyarakat paling rentan.
Pantauan Media
Pembangunan GSW meramaikan pemberitaan dalam 20 hari terakhir atau periode 19 April hingga 6 Mei 2026 dengan total pemberitaan mencapai 1.164 berita. Terdapat dua puncak masifnya pemberitaan. Puncak pertama pada 20 April 2026, saat Presiden prabowo menggelar rapat terbatas untuk membahas pembangunan GSW. Media secara masif memberitakan pemanggilan terhadap sejumlah menteri untuk mengikuti ratas bersama Presiden Prabowo. Tercatat sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan wakilnya yang juga Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Didit Herdiawan Ashaf. Media ramai memberitakan hasil ratas yakni mempercepat rancangan pembangunan GSW, dan pelibatan kampus dalam proyek GSW ini.
Setelah itu pemberitaan cenderung melandai, dan sempat meningkat pada 27 April 2026 bersamaan dengan Bin Zayed International yang menyatakan minatnya terhadap agenda pembangunan infrastruktur strategis Jakarta, termasuk pengembangan GSW.
Pemberitaan kembali memuncak dengan adanya acara Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu pada 4 Mei 2026. Media secara masif membahas tentang ancaman Pantura Jawa dan urgensi pembangunan GSW, sebagaimana disampaikan pemerintah.
Grafik 1. Timeline pemberitaan dengan topik Giant Sea Wall (Sumber: Newstensity)
Dari 1.164 pemberitaan yang terjaring, sentimen positif mendominasi sebesar 86%. Sisanya sentimen negatif 12% dan netral 3%. Sentimen negatif terutama berkaitan dengan bahaya krisis air dan perubahan iklim, ancaman yang mengintai Pantura Jawa, serta GSW yang sudah lama digembar-gemborkan akan tetapi tak kunjung dieksekusi. Sementara sentimen positif berisi tentang narasi pemerintah tentang rencana pembangunan GSW, termasuk dampak positifnya.
Gambar 2. Sentimen pemberitaan dengan topik Giant Sea Wall (Sumber: Newstensity)
Presiden Prabowo Subianto menjadi narasumber yang paling banyak dikutip media berkaitan dengan topik pembangunan GSW ini. Disusul Didit Herdiawan dan AHY, yang menjadi narasumber kunci dalam penyampaian penjelasan tentang urgensi pembangunan GSW.
Gambar 3. Top spokesperson pemberitaan dengan topik Giant Sea Wall (Sumber: Newstensity)
Selama periode pemantauan 19 April hingga 6 Mei 2026, narasi pemberitaan dikuasai narasumber dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Suara-suara kritis dari penggiat lingkungan ataupun akademisi tidak banyak dikutip media selama periode ini. Padahal, narasi yang berimbang diperlukan sebagai narasi penyeimbang untuk memahami konteks pembangunan GSW secara lebih luas.
Penutup
Para aktivis lingkungan telah mengingatkan bahaya yang akan muncul jika pembangunan GSW dilakukan. Sementara pemerintah secara meyakinkan menyebut urgensi pembangunan GSW sebagai upaya untuk menyelamatkan pesisir utara Jawa. Pemerintahan Prabowo Subianto yakin bisa merealisasikan proyek yang sudah digagas selama lebih dari 30 tahun itu. Akankah proyek ini berjalan di tengah anggaran negara yang sedang ketat dan juga risiko yang akan mengintai sebagaimana diingatkan para penggiat lingkungan?