Peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (16/5/2026) menjadi viral. Bukan karena kehadiran museum, akan tetapi karena pidato Prabowo. Itupun bagian pidato yang tidak terlalu nyambung dengan masalah Museum Marsinah.
Seperti dilansir dari idntimes.com, Prabowo menyampaikan sejumlah isu, mulai dari sosok Marsinah sebagai tokoh perjuangan perempuan dari kaum buruh, program andalannya seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Poin terakhir ini yang menjadi bahan perbincangan masyarakat, pengusaha, dan para pelaku pasar.
“Ada yang selalu, entah apa saya nggak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan collaps, akan chaos, akan apa, ya kan, dolar begini, dolar begitu. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok.” Begitu kalimat lengkap Prabowo saat menyampaikan pandangannya terhadap pelemahan rupiah.
Pernyataan itu mengagetkan dan tidak mengagetkan pada saat yang bersamaan. Kaget, karena diucapkan oleh seorang kepala negara, tetapi tidak mengejutkan karena diucapkan Prabowo yang sering melontarkan pernyataan tanpa didukung data lapangan dan riset yang mendalam.
Prabowo seakan tidak peduli dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah menembus level psikologis terendah. Saat tulisan ini dibuat, per hari Senin, 18 Mei 2026 pukul 12.00 WIB, 1 USD sudah menembus Rp 17.672, rekor terendah selama ini (all time low). Dengan semua angka yang disajikan, pernyataan Prabowo yang menggampangkan situasi justru memperburuk keadaan.
Dolar Meresapi Warga Desa (dan Kota) Dalam Berbagai Wujud
Semua orang tahu, masyarakat desa memang tidak memakai dolar dalam kesehariannya. Atau setidaknya tidak semua warga desa bertransaksi dengan dolar. Namun, jika membaca hukum ekonomi produksi, fluktuasi nilai dolar tetap berdampak pada warga desa secara tidak langsung. Rantai pasok produksi, distribusi, hingga konsumsi di masyarakat sebagai konsumen akhir sangat terpengaruh pada pergerakan doar. Situasi ini membuat masyarakat rentan terkena imported inflation, kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri yang disebabkan oleh faktor dari luar negeri. Seperti melemahnya nilai tukar mata uang domestik (depresiasi) atau lonjakan harga bahan baku dan energi di pasar global.
Akibat pidato Prabowo pula, publik bereaksi sangat keras, sebab mereka merasa nalar dan logikanya diabaikan. Di media sosial, sejumlah influencer merilis konten untuk menyangkal opini Prabowo, termasuk konten edukatif mendetail seperti mind mapping dampak dolar terhadap ekonomi warga desa. Mereka menyebut, dolar berimplikasi pada masyarakat, di kota maupun desa lewat sejumlah instrumen.
Gambar 1. Mind mapping implikasi kurs dolar ke masyarakat desa. Sumber: @Dospemz
Baik secara langsung ataupun tidak, aktivitas ekonomi modern membutuhkan dolar. Salah satunya untuk kegiatan transaksi ekspor impor. Dengan nilai impor Indonesia yang cukup besar, pergerakan dolar AS tentu sangat memengaruhi harga barang dan jasa yang dinikmati oleh konsumen akhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor Indonesia mencapai US$61,3 miliar pada Januari–Maret 2026. Angka itu naik 10,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan golongannya, bahan baku/penolong mendominasi (70,42%) total barang impor Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini.
Sebagai contoh, komoditas plastik . Sejak penutupan Selat Hormuz, harga plastik melonjak tinggi. Indonesia diketahui mengimpor 60% nafta, bahan baku plastik, dari Timur Tengah. Saat Selat Hormuz ditutup, arus distribusi nafta terganggu secara global dan berakibat pada kenaikan nafta hingga 50%. Distribusi terganggu, dan di saat yang sama produsen harus menghadapi pelemahan rupiah.
Para produsen plastik harus mengimpor nafta dengan mata uang USD lalu menjualnya dengan rupiah. Sudah rugi kurs, belum tentu balik modal pula. Pasalnya, saat order pembelian kembali untuk re-stok bahan baku, nilai rupiah semakin menurun dari harga pembelian sebelumnya alias tidak bisa catch-up dengan penguatan dolar. Situasi ini seperti kiamat kecil bagi dunia usaha yang polanya serupa. Beli bahan baku pakai dolar, lalu menjual dalam rupiah.
Plastik baru satu contoh kecil bagaimana fluktuasi rupiah dan dinamika global berpengaruh pada situasi ekonomi masyarakat di kalangan akar rumput. Banyak sektor lain yang terdampak langsung pada fluktuasi dolar seperti pupuk, pestisida, obat-obatan, energi, elektronik, makanan, dan sparepart kendaraan bermotor maupun alat berat.
Mari kita melihat data yang lebih menyentuh aspek pertanian seperti impor pupuk. Data BPS mencatat, sepanjang Januari — Maret 2026 Indonesia mengimpor 2,28 juta ton pupuk senilai US$ 698,47 juta, sekitar ±US$306,69/ton. Volumenya hanya naik tipis dari periode yang sama tahun lalu sebesar 2,24 juta ton dengan nilai impor US$ 596,05 atau sekitar ±US$266,42/ton. Jika mengacu rata-rata nilai kurs dolar pada Q1 2025, nilai tertingginya adalah Rp 16.600 per 1 dolar AS. Artinya, harga per ton pupuk berkisar Rp 4.222.572 pada Q1 2025 (kurs Rp 16.600), lalu naik drastis menjadi Rp 5.419.825 per ton pada Q1 2026 (kurs Rp 17.672). Ada 28% kenaikan biaya pupuk yang harus ditanggung petani dari kenaikan harga pupuk global dan selisih kurs.
Ongkos pupuk menelan 20–30% biaya perawatan untuk padi dan 40% untuk komoditas perkebunan seperti kelapa dan sawit. Kenaikan harga pupuk dan selisih kurs tentu membuat tekanan ganda bagi petani. Membuat ongkos produksi meningkat, margin keuntungan menipis, akan tetapi belum tentu bisa menaikkan harga jual untuk pass on kenaikan biaya ke konsumen.
Tidak berhenti di situ, beban hidup sehari-hari warga desa juga kian meningkat. Harga barang kebutuhan seperti sabun, minyak, makanan, dan obat-obatan di apotik, juga turut meningkat akibat kenaikan kurs dolar dan biaya energi yang dilimpahkan ke konsumen sebagai pengguna akhir.
Ambil contoh tempe dan mie instan. Keduanya memang diproduksi di Indonesia, tetapi bahan baku keduanya, kedelai dan gandum masih didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan impor kedua komoditas ini bahkan menyentuh 100% (gandum) dan 95% (kedelai). Benda esensial lain seperti bahan baku obat-obatan dan bawang putih juga masih didominasi impor yang sensitif dengan fluktuasi dolar.
Gambar 2. Impor beberapa komoditas Indonesia. (Sumber: Badan Pusat Statistik)
Data-data pemerintah menunjukkan hampir seluruh lini kehidupan masyarakat dijejali barang yang bahan bakunya didominasi impor. Nyaris tidak ada kedaulatan di meja makan setiap warga. Indonesia dengan garis pantai sepanjang 99.093 km (data Badan Informasi Geospasial, 2013) bahkan masih harus mengimpor 60% kebutuhan garamnya.
Diakui atau tidak, warga desa (bahkan kota) cukup merasakan dampak kenaikan kurs dolar. Beban di lapangan tentu lebih berat lagi karena hitungan di atas belum menambahkan komponen distribusi yang juga tersengat kenaikan harga BBM dan biaya lain yang menyertainya. Kenaikan kebutuhan pokok di warung-warung desa sering kali merupakan efek domino dari ekonomi global yang tak terlihat. Namun, tidak terlihat bukan berarti tidak ada.
Penyederhaan Realitas Ala Prabowo
Di era Orde Baru, petani dianggap sebagai salah satu pilar pembangunan di bidang pangan. Oleh rezim Soeharto yang mengelola negara ala keluarga harmonis, petani diajak fokus bekerja di sawah tanpa diizinkan mempertanyakan situasi negara.
Propaganda tiga dekade itu sukses meninabobokkan kesadaran politik petani dan kelompok warga desa lain. Padahal para petani sering mendiskusikan Marhaenisme dan kehidupan berorganisasi di era Soekarno. Azimat fokus bekerja untuk meraih kesuksesan demi pembangunan negara menjadi mantra ajaib yang selalu didengungkan. Akibatnya, kelompok masyarakat ini menjadi alergi dengan pembahasan politik. Hal berbau politik bahkan yang memperjuangkan hak mereka, dianggap tabu.
Dua puluh tahun setelah rezim Orde Baru tumbang, Prabowo, menantu Soeharto masih memandang dan memperlakukan kelompok masyarakat desa sebagai sesuatu yang terpisah dari dinamika global. Simplifikasi «warga desa tidak pakai dolar» dianggap menyampingkan peran mereka dalam tatanan sosial masyarakat yang saat ini jauh lebih cair. Mereka bahkan dianggap terlepas dalam sistem kapitalisme global.
Seperti yang diuraikan di atas, setiap lini kehidupan masyarakat saat ini tidak lepas dari aspek globalisasi. Pupuk yang dipakai untuk menanam padi, sparepart untuk memperbaiki motor dan traktor mereka, televisi yang ditonton setiap hari, mie instan yang dijual di warung-warung, hingga kebutuhan pokok yang menjadi produk global, adalah bukti bahwa masyarakat desa menjadi bagian dari keseluruhan rantai pasok global yang saling terkait, baik langsung maupun tidak langsung.
Dikotomi rakyat desa dengan ekonomi global menjadi gambaran keinginan Prabowo untuk tampil patriotik secara solo. Pesannya, biarkan dolar diurusi presiden dan segenap pembantu, warga desa silakan fokus bekerja dan mencari uang. Pemisahan ini, sekali lagi, bukan upaya menjelaskan kerumitan interkoneksi ekonomi global dan mengapa kurs rupiah terus melemah, tapi upaya untuk memproduksi rasa tenang bagi masyarakat yang sayangnya dibangun dengan konstruksi yang rapuh.
Saat seorang kepala negara dengan lantang meneriakkan warga desa tidak pakai mata uang terpopuler di dunia, ia sedang menyederhanakan problem struktural menjadi psikologi massa. Memecah kelompok antara rakyat dengan ekonomi global. Antara ekonomi kerakyatan dengan sistem kapitalis modern. Ironisnya lagi, pemimpin negara ini suka memelihara slogan populis untuk ia kangkangi dengan kebijakan yang kontradiktif.
Yang dibutuhkan rakyat bukan slogan-slogan populis tapi palsu. Melainkan rasionalitas yang disampaikan secara jujur untuk membangun kesadaran bersama bahwa situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Di luar narasi populis, rakyat juga berhak mendapat jawaban konkret pemerintah atas situasi saat ini. Bagaimana pemerintah mengatasi pelemahan rupiah dan penurunan trust global atas kredibilitas pengelolaan anggaran, ataupun penunjukan pejabat berdasarkan asas meritokrasi untuk merestorasi kepercayaan publik.
Narasi Media Massa
Sejak muncul ke publik pada 16 Mei 2026, narasi “warga desa tidak pakai dolar” dari Prabowo terus teramplifikasi di media massa. Alat big data media massa Newstensity merekam 2.649 berita yang memuat kata kunci “Prabowo” dan “dolar” selama 15–19 Mei 2026 pukul 10.00.
Analisa secara manual menunjukkan sentimen negatif mendominasi publikasi di media. Sebanyak 52% atau 1273 berita adalah berita bertendensi negatif. Umumnya berita yang berasal dari pengamat yang mengkritik pernyataan Prabowo. Ada juga publikasi yang berisi analisa mendalam terkait dampak-dampak pelemahan rupiah ke warga desa dan perekonomian Indonesia pada umumnya.
Sentimen positif mengikuti dengan 729 berita, mewakili 29% dari seluruh publikasi media terhadap isu ini. Narasi netral berisi eksposur pergerakan nilai tukar rupiah harian dan pembelaan dari sejumlah pejabat seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, anggota DPR RI Muhammad Misbakhun, dan Partai Gerindra terhadap ucapan Prabowo Subianto terkait nilai dolar. Mereka berusaha menetralkan situasi dengan menjelaskan maksud Prabowo ke media.
Gambar 3. Analisis media massa. (Sumber: Newstensity)
Adapun sentiment positif meraih eksposur terendah dengan 467 berita atau 19% dari seluruh publikasi. Narasi positif datang dari pernyataan-pernyataan pejabat negara yang masih yakin dengan fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia juga yakin pelemahan rupiah sudah terbatas dan akan segera bangkit di semester 2–2026 berkat sejumlah intervensi pemerintah.
Berita juga dielaborasi secara manual untuk mencari tahu topik tertinggi yang paling banyak diwartakan. Dari sampel 1512 berita, dipilih sepuluh topik berita teratas yang ditampilkan pada gambar 3. Hasilnya, berita yang berisi kritikan ke Prabowo mendominasi media massa sejak pidato Prabowo di Nganjuk dengan 366 berita. Topik ini berisi kritikan dari pengamat, akademikus, dan publikasi media yang kontra dengan opini Prabowo bahwa warga desa tidak pakai dolar. Narasi juga berisi dampak-dampak pelemahan rupiah terhadap ekonomi masyarakat.
Direktur Celios Bhima Yudhistira Adinegara misalnya, mengkritik Prabowo karena meremehkan pelemahan rupiah. Bhima menyebut pelemahan rupiah bisa memicu lonjakan harga LPG, pupuk, hingga kebutuhan pokok yang akhirnya menekan daya beli masyarakat bawah. Ekonom lain menyebut opini Prabowo cacat logika dan justru memperkeruh keadaan.
Uniknya, ditemukan narasi perlawanan yang dikeluarkan pemerintah. Tercatat ada tiga pembelaan dari Purbaya, Muhammad Misbakhun, dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang berusaha meluruskan pernyataan Prabowo. Purbaya menyebut ucapan Prabowo sebagai candaan untuk menenangkan hati masyarakat. Prabowo, disebut Purbaya juga memahami permasalahan rupiah.
Sementara itu, Kepala KSP, Dudung Abdurachman menambahkan pernyataan Prabowo harus dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat perdesaan yang lebih bertumpu pada sektor pangan, pertanian, dan sumber daya alam lokal. Ia menyebut masyarakat desa umumnya tidak berhubungan langsung dengan transaksi berbasis dolar AS. Karena itu, fluktuasi nilai tukar dinilai tidak terlalu dirasakan secara langsung. Narasi seperti ini banyak dikeluarkan pendukung Prabowo untuk membersihkan nama baiknya.
Kanal media online mendominasi pemberitaan sebanyak 89,1%, diikuti media elektronik sebanyak 139 berita atau 5,6%, dan media cetak sebanyak 131 berita atau mewakili 5,1% pemberitaan.
Amplifikasi Media Sosial
Arus percakapan di media sosial juga tidak kalah massif. Alat big data media sosial Socindex memonitor percakapan di platform X, Tiktok, dan Instagram terhadap konten dengan kata kunci “Prabowo” dan “dolar”. Ditemukan 432 juta engagement gabungan dari ketiga platform sepanjang 15–19 Mei 2026.
Tiktok menjadi platform dengan engagement terbesar sebanyak 423 juta, mewakili 98% dari seluruh engagement. Diikuti Instagram dengan 5,2 juta engagement, dan X dengan 3,6 juta engagement. Namun, jumlah post terbanyak muncul di X dengan 29 ribu unggahan, Tiktok sebanyak 5,8 ribu unggahan, dan Instagram dengan 1,9 ribu unggahan.
Gambar 4. Analisis media sosial. (Sumber: Socindex)
Platform Instagram menjadi arena pertempuran. Meski dijejali jumlah unggahan paling sedikit, percakapan di Instagram menghasilkan 456 ribu komentar, jauh melewati kanal Tiktok bahkan X. Patut diduga, penggunaan buzzer masif digunakan di kanal Tiktok dan Instagram untuk mengimbangi kritikan warganet.
Sebaran akun yang unggahannya paling banyak dikomentari tersebar cukup merata. Akun homeless media Folkative menjadi yang paling banyak dikomentari untuk platform Instagram, kemudian akun media Liputan6com di platform Tiktok, dan akun fanbase @ARSIPAJA di kanal X.
Epilog
Pidato Prabowo tentang warga desa tidak pakai dolar mendapat kritik dan counter data dari para pengamat. Data menunjukkan, pemenuhan barang esensial kita masih diisi impor. Prabowo juga mereduksi masalah struktural menjadi dikotomi dangkal rakyat melawan ekonomi global. Sayangnya, pidato populis itu justru memperkeruh keadaan. Pasar modal Indonesia pun semakin tertekan. Pertanyaannya, sampai kapan Presiden Prabowo Subianto sadar bahwa masalah tidak bisa diselesaikan di atas mimbar pidato?